NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Komisi A DPRD Kabupaten Bandung menggelar audiensi bersama Jaringan Siliwangi Indonesia (JSI) yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk perwakilan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, baru-baru ini.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Camat Cilengkrang, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bidang Aset, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pertanian (Distan), serta pemerintah Desa Giri Mekar.
Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dengan BPN agar permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara optimal, transparan, dan berkeadilan.
Ketua Komisi A H. Uus Haerudin Firdaus menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan solutif demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta setiap instansi terkait untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan memperkuat komunikasi lintas lembaga agar penanganan masalah di lapangan lebih efektif.
“Kami mendorong agar setiap pihak bersinergi dan berkoordinasi secara aktif dalam menata tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, serta berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap setiap upaya koordinasi, dialog, dan kolaborasi antarinstansi maupun dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial.
**