NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, pada Senin (31/8/2026), menghasilkan kesepakatan penting terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sidang paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi D Dapil 6, H. Asep Ikhsan, S.E., S.Pd., M.M., yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, menyampaikan pandangan resmi fraksinya secara ringkas, padat, dan akuntabel. Penyampaian tersebut mendapat apresiasi dari pimpinan sidang maupun rekan-rekan sesama anggota dewan.
Dukungan Penuh untuk Visi "BEDAS"
H. Asep Ikhsan menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuan terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut dan mendesak agar segera ditetapkan.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mewujudkan visi “Lebih Baik, Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS)” demi kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
"Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah Kabupaten Bandung agar Kabupaten Bandung semakin baik, semakin bangkit. Segala keputusan yang diambil harus berorientasi pada kemanfaatan rakyat dan kesejahteraan bersama," paparnya.
Namun, H. Asep Ikhsan menambahkan catatan kritis bahwa persetujuan ini bukan sekadar menyetujui penyesuaian angka-angka di atas kertas. Lebih dari itu, setiap kebijakan yang tertuang dalam anggaran daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata di lapangan.
"Kami dari Partai Demokrat sepakat terhadap perubahan anggaran Tahun 2026. Namun demikian, persetujuan ini kami berikan dengan catatan bahwa setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada kemaslahatan rakyat, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan DPRD secara konsisten guna mengawal pelaksanaan anggaran agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan kembali bermanfaat bagi kemasyarakatan Kabupaten Bandung. Anggaran harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya," pungkas H. Asep Ikhsan.
*"