NARASINETWORK.COM - JAKARTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I 2026 tetap mencatat hasil positif pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7/2026).
Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit APBN tetap terjaga di angka Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) dan Lianhe Credit Rating.
Purbaya menjelaskan, pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, belanja negara meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, peningkatan belanja tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Selain menjaga defisit tetap terkendali, APBN juga membukukan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan kondisi fiskal yang tetap terjaga sekaligus mampu menopang aktivitas ekonomi nasional.
"Pendapatan tumbuh kuat, belanja tetap produktif, dan pembiayaan dikelola secara terukur sehingga defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun," ujar Purbaya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan APBN masih berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Purbaya, kinerja fiskal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Penilaian itu menunjukkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan Indonesia menjaga kondisi fiskal dan memenuhi kewajiban keuangannya.
Selain itu, Lianhe Credit Rating dari Tiongkok memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia. Peringkat tertinggi tersebut dinilai membuka peluang memperluas basis investor sekaligus memperkuat akses pembiayaan melalui pasar keuangan Tiongkok.
"Peringkat AAA merupakan level tertinggi. Ini menjadi nilai tambah karena pasar surat utang di China memiliki kapasitas pendanaan yang besar," kata Purbaya.
Ia menambahkan, penilaian Lianhe Credit Rating didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, kondisi ekonomi yang stabil, ketahanan terhadap gejolak eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kemampuan pembayaran yang baik, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap terjaga.
Purbaya menegaskan berbagai indikator tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nasional berada pada jalur yang sehat dengan pengelolaan fiskal yang dilakukan secara hati-hati.
