NARASINETWORK.COM - Perjalanan demokrasi Indonesia menorehkan berbagai babak sejarah yang membentuk wajah bangsa saat ini. Tahun 2026 menjadi momen penting ketika Indonesian Democracy Monitor (Indemo) merayakan usia ke-26 sekaligus memperingati 52 tahun Peristiwa 15 Januari 1974, yang dikenal sebagai Malari. Kedua peristiwa ini saling terjalin dalam narasi perjuangan untuk membangun negara yang adil, bersih, dan menghargai martabat rakyat.
Peristiwa Malari bukan sekadar catatan sejarah tentang kerusuhan, melainkan bukti semangat perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan pada masa itu. Gerakan mahasiswa kala itu mengangkat suara terhadap ketimpangan ekonomi, dominasi kekuasaan yang tidak transparan, serta praktik yang merugikan kepentingan bangsa. Waktu telah berjalan lebih dari lima dekade, namun masalah yang dihadapi saat ini tidak jauh berbeda, korupsi masih menggerus fondasi negara, demokrasi menghadapi ujian, dan ekologi kita terancam oleh eksploitasi yang tidak terkendali.
Melalui diskusi publik yang diadakan di Universitas Paramadina pada kamis (15/11/2026) Forum bertajuk “Korupsi Menghancurkan Negara, Demokrasi, dan Ekologi” menjadi ruang refleksi kritis lintas generasi atas perjalanan panjang demokrasi Indonesia, mulai dari gelombang protes mahasiswa tahun 1974 hingga tantangan yang dihadapi pada era reformasi yang telah memasuki usia lebih dari dua dekade.
Peristiwa 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan sebutan Malari merupakan tonggak penting dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Aksi yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut mencerminkan perlawanan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, terhadap ketimpangan ekonomi, dominasi modal asing, dan praktik korupsi kekuasaan yang menjadi perhatian publik saat itu.
Lebih dari lima dekade telah berlalu sejak peristiwa tersebut terjadi, namun tema-tema yang dipersoalkan dalam Malari dinilai masih relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Indemo menilai bahwa reformasi yang diharapkan akan melahirkan pemerintahan bersih dan sistem demokratis yang kuat, justru menghadapi tantangan serius akibat menguatnya struktur oligarki, lemahnya penegakan hukum, serta praktik eksploitasi sumber daya alam yang berdampak luas pada kondisi lingkungan hidup.
Pesan utama bahwa demokrasi yang tidak diimbangi dengan integritas akan berpotensi melahirkan kerusakan ekologis dan memperparah ketidakadilan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi panggilan untuk mengevaluasi kembali arah perkembangan demokrasi Indonesia agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kelestarian alam.
Salah satu tokoh utama yang menjadi fokus pembahasan adalah dr. Hariman Siregar, yang juga berperan sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam acara tersebut. Pada tahun 1974, ia merupakan mahasiswa kedokteran yang aktif di kancah pergerakan dan menjabat sebagai ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DEMA UI). Hariman memimpin demonstrasi pada tanggal 15 Januari 1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia. Demonstrasi yang kemudian berakhir dengan kerusuhan itu bertujuan untuk menolak kebijakan pemerintah mengenai investasi asing, terutama dari Jepang, yang dianggap merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
Keputusan pemerintah pada masa itu untuk menangkap Hariman beserta 775 orang aktivis lainnya, di antaranya 50-an pemimpin politik dan cendekiawan menjadi bagian dari sejarah yang mencatat bagaimana gerakan masyarakat direspon oleh kekuasaan. Pemerintah kala itu menyebut peristiwa yang berujung kerusuhan sosial dengan istilah “Malari” atau Malapetaka 15 Januari 1974. Menurut aktivis kala itu, istilah ini sengaja dipilih untuk menonjolkan sisi kerusuhan dan membangun citra buruk terhadap gerakan yang dianggap anti-pemerintah.
Meskipun terlibat aktif di kancah politik dan pergerakan masyarakat, sejatinya Hariman Siregar adalah seorang dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Jejak aktivismenya mengingatkan pada riwayat panjang perjuangan para dokter yang berada di garda depan pergerakan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Pada masa lalu, para dokter tidak hanya berkonsentrasi pada dunia medis, tetapi juga berperan sebagai penggalang massa, pemimpin politik, serta peletak dasar pemikiran kebangsaan. Oleh karena itu, para dokter kerap disebut sebagai “sang pemula” dalam pergerakan nasional Indonesia.
Jika ditelisik lebih dalam, kiprah para dokter di garis depan pergerakan dapat dibagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama adalah mereka yang terlibat secara aktif dalam perjuangan politik untuk “mengobati” kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesusahan akibat penjajahan kolonial, sekaligus berusaha mempertahankan struktur dasar kehidupan berbangsa. Generasi ini mulai muncul pada awal tahun 1900-an, tepatnya ketika para dokter pribumi yang lulus dari School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap sistem kolonial.
STOVIA merupakan kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter di Hindia Belanda. Pada masa itu, penyebaran wabah penyakit menjadi masalah serius, sementara mendatangkan dokter dari Belanda memerlukan biaya yang sangat mahal dan proses yang tidak mudah. Oleh karena itu, sekolah STOVIA diharapkan dapat menghasilkan tenaga medis dari kalangan pribumi yang mampu bekerja sebagai mantri atau pembantu dokter.
Pada tahun 1898, STOVIA diperluas menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan dokter-dokter bumiputera (inlandsch arts), bukan hanya untuk wilayah Jawa saja. Dari lingkungan STOVIA lahirlah dokter-dokter pribumi generasi pertama yang kemudian menjadi pelopor gerakan kebangsaan, seperti Wahidin Soedirohoesodo, Tjipto Mangunkusumo, dan Soetomo yang mendirikan organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908.
Tanggal 26 Oktober 2024, Hariman Siregar mendirikan Sekolah Kaderisasi untuk Aktivis Demokrasi (SKUAD) di kantor pusat Indonesian Democracy Monitor (Indemo) di Jakarta. Langkah ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, moral yang kokoh, dan jiwa nasionalis yang tinggi.
Tujuan utama dari pendirian SKUAD adalah untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, di mana aturan hukum dapat ditegakkan dengan konsisten, keadilan sosial dapat terwujud, serta nilai-nilai kemanusiaan menjadi landasan dalam kehidupan bernegara.
Acara diskusi publik yang diselenggarakan bersama dengan Universitas Paramadina, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Demokrasi Paramadina akan dihadiri oleh sejumlah pembahas antara lain Yudi Latief, Ph.D., Vishnu Juwono, Ph.D., DR. Yenti Garnasih, dan Rocky Gerung. Kegiatan yang dipandu oleh moderator DR. Herdi Sahrasad berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026 mulai pukul 11.00 hingga 17.00 WIB di Aula Firmanzah Lantai 8 Universitas Paramadina, yang berlokasi di Jl. Raya Mabes Hankam Kav 9, Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.