Opini Ditulis Oleh: Regina Putri Hastianingrum
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro
NARASINETWORK.COM- Pada tanggal 21 Desember 2025 lalu, media sosial ramai dengan video viral yang memperlihatkan konflik antara dua penumpang di dalam bus Transjakarta. Dalam video tersebut, seorang penumpang perempuan dimaki karena tidak memberikan kursi kepada seorang ibu - ibu.
Padahal, kursi yang digunakan penumpang perempuan tersebut bukan kursi prioritas, dan penumpang perempuan tersebut telah menjelaskan bahwa dirinya sedang sakit kepala. Meski begitu, ibu tersebut tetap memaksa dengan umpatan dan tekanan secara verbal hingga akhir perjalanan.
Peristiwa ini memancing reaksi publik. Media sosial dipenuhi dengan komentar yang saling bertentangan. Sebagian netizen menilai penumpang perempuan tersebut kurang memiliki empati dan tidak menghormati orang yang lebih tua.
Disisi lain, banyak netizen yang membela dengan alasan bahwa kondisi kesehatan seseorang tidak selalu terlihat secara fisik, serta hak penumpang seharusnya tetap dihormati selama tidak melanggar aturan. Perdebatan ini menunjukan bahwa konflik yang terjadi di ruang publik dapat berkembang menjadi isu sosial yang luas ketika tersebar di media sosial.
Jika dilihat lebih dalam, masalah utama dalam konflik ini bukan hanya tentang kursi. Inti masalah terletak pada cara individu berkomunikasi serta menyampaikan kepentingannya di ruang publik. Transportasi umum adalah ruang publik yang mempertemukan individu dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Dalam konteks ini, masalah utamanya bukan siapa yang duduk, melainkan bagaimana cara berbicara dan mendengarkan. Oleh karena itu, komunikasi seharusnya menjadi alat utama untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan bersama.
Namun, dalam prakteknya komunikasi di ruang publik sering kali dibangun atas asumsi sosial sepihak. Dalam kasus Transjakarta tersebut, asumsi bahwa orang yang lebih tua maka lebih berhak atas kursi yang digunakan tanpa mempertimbangkan situasi. Norma “yang muda harus mengalah” diperlakukan sebagai kebenaran yang mutlak, padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Tidak semua orang yang terlihat muda berada dalam kondisi yang sehat, dan tidak semua kebutuhan dapat diukur dari penampilan luar saja.
Ketika asumsi seperti ini disampaikan dengan nada yang yang menekan dan tanpa ruang komunikasi, konflik akan menjadi lebih sulit untuk dihindari. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai jembatan pemahaman, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan ego.
Kegagalan Akomodasi Komunikasi dalam Perspektif Teori
Fenomena ini dapat dipahami melalui Communication Accommodation Theory yang dikemukakan oleh Howard Giles. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menyesuaikan gaya bicara, sikap, serta respon pada lawan bicara. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan pengertian bersama dan mengurangi potensi terjadinya konflik.
Dalam Communication Accommodation Theory terdapat dua konsep utama, yaitu convergence dan divergence. Convergence terjadi ketika seseorang berusaha menyesuaikan gaya komunikasinya agar lebih selaras dengan lawan bicara, dengan tujuan membangun kedekatan dan mengurangi jarak sosial. Sebaliknya, divergence terjadi ketika seseorang mempertahankan atau bahkan menegaskan perbedaan gaya komunikasi untuk menunjukan identitas, kekuasaan, atau posisi sosial tertentu.
Jika dikaitkan kasus Transjakarta, konflik yang terjadi menunjukkan dominasi divergence dalam interaksi komunikasi. Permintaan kursi yang disampaikan dengan nada tinggi, berulang, dan disertai dengan kata - kata yang bersifat menghakimi. Cara komunikasi yang seperti ini tidak memberikan ruang bagi komunikasi yang setara, melainkan menempatkan lawan bicara Pada posisi tertekan. Dalam konteks CAT, tindakan tersebut mencerminkan penolakan untuk berakomodasi dan kecenderungan mempertahankan posisi sosial.
Disisi lain, penumpang perempuan menjadi sasaran kemarahan, yang sebenarnya telah berupaya untuk melakukan convergence. Penumpang perempuan tersebut mencoba menjelaskan kondisinya secara verbal dan menunjukan bahwa dirinya tidak melanggar aturan yang berlaku. Penjelasan yang dilakukan penumpang perempuan tersebut merupakan bentuk upaya untuk menyesuaikan komunikasi agar konflik yang terjadi tidak semakin membesar. Namun, akomodasi komunikasi tidak akan berakhir jika hanya dilakukan oleh sepihak.
Ketika satu pihak bersedia untuk menyesuaikan diri, sementara pihak lainnya tetap bersikukuh pada emosinya, maka komunikasi akan kehilangan kesembangannya. Dalam situasi seperti ini, pesan tidak lagi diproses secara rasional, melainkan disaring dengan emosi dan ego. Akibatnya, konflik yang terjadi tidak hanya gagal untuk diselesaikan, tetapi justru semakin membesar.
Kasus ini menunjukan bahwa banyak konflik sosial di ruang publik bukan disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang besar, melainkan kegagalan sederhana dalam berakomodasi. Ketidakmampuan untuk menurunkan ego dan menyesuaikan cara berbicara seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam masyarakat perkotaan yang padat, kegagalan ini dapat berulang dan membentuk pola konflik sehari - hari.
Media Sosial, Empati yang Menipis, dan Tanggung Jawab Komunikasi
Viralnya konflik kursi Transjakarta menambah perspektif baru dalam persoalan komunikasi. Interaksi yang awalnya hanya bersifat interpersonal berubah menjadi konsumsi publik. Video yang berdurasi singkat tersebut tersebar luas dan ditonton oleh jutaan orang. Dalam proses ini, konteks sering kali teredukasi, sementara emosi justru diperbesar.
Media sosial memiliki kekuatan untuk mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga cenderung menyederhanakan kompleks. Publik hanya melihat potongan konflik tanpa mengetahui keseluruhan situasi yang terjadi, sebelum dan sesudahnya. Akibatnya, empati lebih mudah tergeser oleh penghakiman. Setiap pihak dinilai berdasarkan cuplikan singkat, bukan berdasarkan konteks komunikasi yang utuh.
Dalam Communication Accommodation Theory, fenomena ini memperlihatkan bahwa kegagalan akomodasi komunikasi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Cara seseorang berbicara dan bersikap di ruang publik kini memiliki konsekuensi sosial yang jauh lebih besar. Kesalahan komunikasi dapat berujung pada stigma, tekanan psikologis, bahkan hingga perundungan digital.
Kasus Transjakarta ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa komunikasi di ruang publik membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi. Aturan tertulis, seperti kursi prioritas, memang penting sebagai pedoman bersama. Namun, aturan tidak akan bermakna tanpa adanya empati serta kemampuan dalam komunikasi yang adaptif. Dalam masyarakat yang semakin beragam, kemampuan untuk mendengar, menahan emosi, dan memahami kondisi orang lain menjadi keterampilan sosial yang krusial.
Melalui perspektif Communication Accommodation Theory, konflik kursi Transjakarta menunjukan bahwa ketenangan sosial tidak tercipta secara otomatis. Ketenangan sosial dibangun melalui kesediaan dari individu untuk berakomodasi, menurunkan ego, dan membuka ruang komunikasi. Pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan soal siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mampu menjaga kemanusiaan di ruang bersama.
