NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Pemerintah Kabupaten Bandung meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Ciparay, tepatnya di Kampung Parigi, Kecamatan Ciparay.
Fasilitas sarana air bersih tersebut merupakan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Ketua DPRD Renie Rahayu Fauzi dan kini manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh warga.
Camat Ciparay, Anjar Lugiyana, mengatakan bahwa keberadaan SPAM menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kampung Parigi, terutama saat musim kemarau yang kerap menyebabkan krisis air bersih.
“Alhamdulillah, ini sangat dibutuhkan warga. Kampung Parigi setiap musim kemarau benar-benar kesulitan air bersih. Dengan adanya SPAM ini, dampaknya langsung terasa,” ujar Anjar, saat dikonfirmasi Senin (5/12/2025).
Ia menegaskan, air bersih tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga berkontribusi penting terhadap kesehatan, khususnya bagi bayi dan balita. Menurutnya, kualitas air bersih berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan berpotensi menekan risiko stunting.
“Air bersih itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama bayi dan balita. Dari kadar dan kualitasnya, ini sangat menentukan,” jelasnya.
Saat ini, SPAM di Kampung Parigi telah melayani sekitar 75 kepala keluarga. Anjar berharap ke depan jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah seiring dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola sarana air bersih tersebut.
Pemerintah telah memberikan fasilitas, sehingga pengelolaan di tingkat masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan manfaat SPAM.
“Pengelolaannya harus dijaga. Ketua KSM dan masyarakat diharapkan bisa mengelola dengan baik agar manfaatnya berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Anjar menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bandung merupakan representasi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, bukan hanya daerah pemilihan tertentu.
Aspirasi kebutuhan air bersih warga Desa Ciparay yang disampaikan melalui pemerintah desa akhirnya dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Ini bukan soal dapil, tapi bagaimana anggaran pemerintah benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
**