NARASINETWORK.COM - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyampaikan bahwa data dan konten digital milik masyarakat Indonesia menjadi dasar penting dalam pengembangan kecerdasan buatan di tingkat internasional. Pemerintah berkomitmen menjaga hak masyarakat dan nilai ekonomi yang terkait.
Nezar menjelaskan bahwa data tidak lagi hanya berfungsi sebagai informasi pribadi. Data digunakan sebagai bahan utama dalam pengembangan berbagai sistem digital. Aktivitas masyarakat, seperti pencatatan lokasi, percakapan daring, dan unggahan konten di media sosial, menghasilkan data yang diolah menjadi model bisnis bernilai tinggi.
“Platform internasional seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data secara besar-besaran untuk pengembangan teknologi berbasis data besar,” ujarnya pada forum Indonesia–Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Nezar menambahkan bahwa perlindungan data tidak hanya terbatas pada data pribadi. Konten publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, berpotensi digunakan dalam pelatihan mesin tanpa mekanisme yang menjamin keadilan.
Sebagai contoh, The New York Times membatasi akses terhadap kontennya setelah ditemukan digunakan untuk pelatihan sistem yang dikembangkan OpenAI. Kasus tersebut menunjukkan bahwa gaya penulisan dan isi berita memiliki nilai ekonomi dan termasuk hak kekayaan intelektual.
Tanpa aturan yang jelas, karya jurnalis, akademisi, dan pembuat konten di Indonesia berisiko digunakan sebagai bahan pelatihan sistem internasional tanpa persetujuan atau kompensasi. Nilai tambah yang dihasilkan akan dinikmati pihak lain.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang meninjau regulasi nasional agar mampu menanggapi perkembangan teknologi baru. Pemerintah juga mempelajari tata kelola data yang diterapkan Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai prioritas.
Selain isu kedaulatan data, Nezar menekankan pentingnya ketahanan siber. Pemerintah sedang menyusun regulasi khusus sebagai landasan hukum untuk melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang kian berkembang.
“Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi lebih kuat dalam ekonomi digital global. Indonesia berkomitmen memanfaatkan data warga untuk manfaat bangsa,” ujarnya.
Forum Indonesia–Finlandia ini menjadi platform untuk bertukar praktik terkait penguatan kedaulatan data dan ketahanan siber. Acara ini juga sebagai langkah nyata Indonesia dalam menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas dalam pengelolaan digital nasional.
