NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Menghadapi meningkatnya kebutuhan air bersih akibat musim kemarau 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan bantuan tujuh unit mobil tangki air bersih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah tersebut dilakukan setelah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Selain penambahan armada, BPBD juga mengusulkan pembangunan 66 titik sumur bor di sejumlah wilayah yang dinilai rawan mengalami krisis air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gamber Irmawan Premono, mengatakan kebutuhan tambahan armada tidak terlepas dari luasnya wilayah Kabupaten Bandung yang mencakup 31 kecamatan, ditambah meningkatnya permintaan bantuan air bersih dari masyarakat.
“Kami berharap mendapatkan tujuh armada tangki air bersih dari BNPB. Minimal satu armada untuk setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bandung,” kata Gamber di Soreang, baru-baru ini.
Bantuan Armada Masih Menunggu BNPB
Gamber menjelaskan, proposal bantuan armada telah disampaikan kepada BNPB. Saat ini, BNPB tengah menjalankan proses pengadaan mobil tangki air bersih yang nantinya akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.
Namun, BPBD Kabupaten Bandung masih menunggu kepastian mengenai skema dan jumlah armada yang akan diterima.
Menurut Gamber, BNPB belum memberikan penjelasan apakah alokasi armada nantinya akan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk maupun tingkat kerawanan kekeringan di masing-masing daerah.
Meski mengusulkan tujuh unit, BPBD Kabupaten Bandung menyatakan lima armada tambahan pun sudah cukup membantu untuk memperkuat pelayanan distribusi air bersih.
“Kalau kami mendapatkan lima armada pun sudah sangat membantu. Kekurangannya bisa didukung armada milik BPBD, PMI, PDAM Tirta Raharja, maupun bantuan dari pihak swasta,” ujarnya.
Jangan Hanya Diberi Armada, Operasional Juga Harus Ada
BPBD Kabupaten Bandung juga meminta agar bantuan kendaraan tangki tidak berhenti pada pengadaan armada. Mereka berharap BNPB turut memberikan dukungan anggaran operasional, sehingga kendaraan yang diterima dapat langsung digunakan untuk mendistribusikan air kepada masyarakat.
“Jangan sampai armadanya dibantu, tetapi biaya operasionalnya tidak ada. Kami berharap bantuan armada juga disertai dukungan operasional,” kata Gamber.
Hal ini menjadi penting karena armada tangki membutuhkan biaya operasional untuk mendukung mobilitas dan pendistribusian air ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
Distribusi Air Bersih Masih Berjalan
Di tengah kondisi kemarau, BPBD memastikan distribusi air bersih di Kabupaten Bandung masih berjalan normal.
Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk armada Palang Merah Indonesia (PMI) dan PDAM Tirta Raharja. Sementara personel BPBD bertugas mendampingi proses distribusi di lapangan.
Pemerintah desa juga diimbau segera mengajukan permohonan bantuan apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
66 Titik Sumur Bor Disiapkan sebagai Solusi Jangka Panjang
Tak hanya mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki, BPBD Kabupaten Bandung juga mengusulkan pembangunan 66 titik sumur bor kepada BNPB.
Program tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan air bersih ketika musim kemarau berlangsung.
Sejumlah wilayah yang masuk dalam usulan pembangunan sumur bor antara lain Banjaran, Arjasari, Cangkuang, Baleendah, Pacet, Ciparay, Pameungpeuk, Ciwidey, Kertasari, Ibun, serta sejumlah wilayah lain yang dinilai rawan kekeringan.
Puncak Kemarau Diperkirakan Agustus
Berdasarkan prakiraan BMKG yang dikutip BPBD, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.
Karena itu, BPBD mengimbau pemerintah desa untuk tidak menunggu kondisi semakin parah. Desa diminta segera mengajukan permohonan bantuan apabila warganya mulai kesulitan memperoleh air bersih.
Di sisi lain, pemerintah desa juga didorong mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing dengan mengedepankan semangat gotong royong.
**
