NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Cucun Ahmad Syamsurijal, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, H. Cucun menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat luar biasa, banyak yang disampaikan, mulai dari masalah BPJS, UMKM, hingga infrastruktur jalan,” ujar H. Cucun kepada wartawan usai kegiatan reses.
Ia menjelaskan, beberapa persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga di antaranya mengenai tunggakan BPJS non-pemerintah, penerima bantuan sosial, serta peluang pengembangan UMKM di wilayah selatan Bandung.
Sebagai wakil rakyat, H. Cucun menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat.
“Kami di PKB selalu menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya lima tahun sekali. Harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka,” katanya.
Cucun juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan perumahan layak huni.
“Kalau komunikasi antarpihak dilakukan cepat, masalah bisa selesai. Contohnya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), harus jelas mana yang ditangani kabupaten, provinsi, dan kementerian,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat, agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
“Walaupun kita hidup di era semua serba dibiayai negara, jangan sampai nilai gotong royong hilang. Ini modal sosial kita yang harus dijaga,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, H. Cucun juga mengungkapkan perjuangannya memperjuangkan Kabupaten Bandung agar masuk dalam daftar program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Ia mengaku sempat berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung dan pihak kementerian terkait untuk memastikan agar Kabupaten Bandung tidak tertinggal dari daerah lain.
“Pak Bupati sudah siap dengan lahan dan dukungan penuh. Tapi ternyata Kabupaten Bandung belum masuk dalam 114 lokasi prioritas Sekolah Rakyat. Setelah kami cek, ternyata anggaran di Kementerian Sosial belum terserap maksimal,” ungkapnya.
Setelah melakukan komunikasi intens dengan pihak Kementerian, akhirnya dilakukan verifikasi lanjutan dan Kabupaten Bandung dipastikan akan menjadi salah satu penerima program tersebut.
“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil. Kini Kabupaten Bandung akan memiliki Sekolah Rakyat agar tidak ada lagi warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan layak,” tutur Cucun.
Ia menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu (kategori desil satu) agar tetap bisa bersekolah dengan fasilitas memadai dan biaya terjangkau.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah berkualitas dengan dukungan pemerintah. Jadi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan yang sama,” pungkasnya.
**
