Pemerintah dan DPR Sepakat Bahas RUU BUMN di Rapat Paripurna

Senin, 3 Feb 2025 23:42
    Bagikan  
Pemerintah dan DPR Sepakat Bahas RUU BUMN di Rapat Paripurna
(Foto : Humas Menkum RI)

Keterangan foto: Menkum RI Supratman Andi Agtas dalam Paripurna di DPR RI bahas RUU BUMN

NARASINETWORK.COM -– Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan ini tercapai setelah melalui pembahasan di Rapat Kerja Tingkat I yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, belum lama ini.

Anggia Ermarini menjelaskan bahwa kedelapan fraksi di Komisi VI telah sepakat untuk membawa RUU BUMN ke tahap pembicaraan lebih lanjut di Rapat Paripurna DPR.

“Setelah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi, kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU ini di tingkat II, agar bisa segera disetujui menjadi undang-undang,” ujar Anggia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang hadir mewakili pemerintah, menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh RUU ini untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR.

“Kami mewakili Presiden RI mendukung agar RUU ini dibahas lebih lanjut dalam rapat tingkat II,” katanya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Supratman menjelaskan bahwa RUU BUMN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Ia menekankan pentingnya transformasi BUMN menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, efisien, dan berdaya saing. Langkah-langkah seperti restrukturisasi, reorganisasi, dan konsolidasi dinilai penting untuk menciptakan BUMN yang lebih fokus dan memberikan nilai tambah.

Menteri Hukum juga menyatakan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan tembaga, guna memperkuat industri strategis di Indonesia, termasuk energi terbarukan dan kendaraan listrik. Selain itu, BUMN diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang mendukung kemandirian ekonomi.

“BUMN juga harus memberikan kontribusi melalui deviden dan pajak, serta berperan dalam meningkatkan konektivitas, ketahanan energi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah,” ungkap Supratman.

Rapat Kerja Tingkat I ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretaris Negara. Pembahasan RUU ini menjadi langkah penting dalam memastikan peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional ***

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Sambal Penggugah Selera : Lebih dari Sekedar Bumbu
Jangan Abaikan Coretan Anak "Mereka Sedang Berbicara"
Pena yang Tak Pernah Diam "Wina Armada Sukardi"
Dugaan Kasus Penggelapan Tenan GTC Kota Cirebon Rp18 Miliar Belum Ditahan, Ada Apa?
Gebrakan Penguatan Gizi, Warga Setiabudi Jakarta Dapat Sosialisasi MBG, Uya Kuya Sampaikan Masalah Ini
Merayakan Seni dan Budaya di Ruang Sejarah Cikini 82
"Samar" Kolaborasi Apik yang Menghasilkan Pertunjukan Memorable di Gedung Kesenian Jakarta
Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat demi Kelancaran Program Makan Bergizi Gratis 
Klien Pemasyarakatan Gelar Aksi Sosial Serentak, Siap Sambut Pidana Alternatif di KUHP Baru
HUT ke-498 Kota Jakarta: PSI Soroti Masalah Dasar, Dorong Arah Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Survei 100 Hari Pramono-Rano Sudah Keluar, PSI Jakarta Soroti Masalah Banjir, Kemacetan, Polusi, dan Kedekatan
Legislator PSI Bicarakan Masalah Ekonomi di HUT Jakarta ke-498, Minta Pemprov DKI Tanggulangi Pengangguran
Penguatan Gizi Dorong Lahirkan Generasi Cerdas Menuju Indonesia Emas 2045
Anggota DPR RI Bersama Badan Gizi Nasional Edukasi Pola Makan Sehat untuk Warga Bekasi
462 Peserta Lomba Menulis Surat di Sumatera Barat Lolos Seleksi Awal
Atasi Permasalahan Gizi, Tim Sosialisasi Program MBG Edukasi Warga Purwakarta
Menjelma dari Tanah Liat "Ekspresi Diri dalam Seni Keramik"
Tantangan dan Keindahan Seni Lukis Cat Air
Menikmati Kelezatan Garlic Bread dan Sup Tomat Daging Giling
SPMB 2025 : Menuju Transparansi dan Keadilan Pendidikan