Gubernur Jabar Singgung Ada Sosok yang Berpengaruh Dibalik Polemik Kebun Teh Malabar Pangalengan

Jumat, 28 Nov 2025 01:04
Para petani kebun teh malabar saat melakukan aksi demo menolak kebun teh di alih fungsikan Istimewa

NARASINETWORK.COM - KAB BANDUNG 

-Dugaan perusakan lahan kebun teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kembali menyita perhatian publik. Insiden ini diduga dilakukan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi area perkebunan kentang.


Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkap bahwa aksi perusakan tersebut bukan kejadian tunggal. Menurutnya, pola pengerusakan terjadi berulang dengan tujuan yang sama pembukaan lahan baru untuk penanaman kentang.


“Perusakan tujuannya untuk menanam kentang dan kentangnya nanti dibeli oleh orang yang membiayai perusakan lahan tersebut,” ujar Dedi Mulyadi, dalam keterangannya yang diterima Jumat (28/11/2025). 


Dugaan Aksi Sistemik dan Terorganisasi


Dalam keterangannya, Dedi menilai bahwa aktivitas penyerobotan dan penebangan tanaman teh di wilayah tersebut bersifat sistemik.


“Sistemik di sini berarti perusakan terjadi berkali-kali dan mengikuti pola tertentu. Bukan hanya satu atau dua kasus, melainkan masalah struktural yang melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Dedi juga menyebut memperoleh informasi awal bahwa ada sosok berpengaruh yang diduga memberikan modal kepada kelompok pelaksana untuk membuka lahan. Namun ia menegaskan bahwa identitas dan keterlibatan pihak mana pun tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum.


“Saya mendapat informasi ada orang punya uang kemudian menggerakkan orang untuk melakukan penebangan kebun teh. Itu harus ditelusuri secara hukum agar semuanya menjadi terang,” ucap Dedi.



Gubernur Jawa Barat meminta agar kepolisian mengusut kasus ini secara cepat, transparan, dan profesional. 


Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan perusakan lahan maupun mengoordinasi aksi tersebut harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku.


“Kami meminta penyelesaian secepatnya. Jika ada pihak yang terbukti merusak, termasuk aktor intelektualnya, harus diproses dan dijatuhi sanksi sesuai hukum,” tegas Gubernur.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa pihaknya telah meminta Polda Jabar untuk menindak kelompok pelaku serta mengungkap pihak yang mendanai aktivitas tersebut.


Penegak hukum juga diminta melibatkan unsur pemerintah daerah dan perusahaan pengelola kebun teh agar seluruh upaya penyelamatan lahan dapat berjalan optimal.

Dedi menilai bahwa konflik agraria dan kebutuhan ekonomi masyarakat tidak boleh dibiarkan merusak kesinambungan lingkungan.


“Kebun teh ini memiliki fungsi ekologis bagi wilayah Pangalengan. Jika terus ditebang untuk kebun sayur, dampaknya bisa meluas mulai dari erosi sampai bencana banjir,” ujarnya.

Kasus ini masih dalam proses penelusuran aparat. Polisi hingga kini belum mengumumkan identitas pelaku maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual sampai seluruh bukti diverifikasi secara hukum.


**

Berita Terkini