NARASINETWORK.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan Forum Peningkatan Integritas Pejabat sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus membangun budaya kerja kolaboratif dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Depok pada Minggu lalu (1/2/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh 316 peserta menghadirkan berbagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, serta pejabat pengelola program strategis di lingkungan Kementerian PKP. Acara ini menjadi bagian dari komitmen PKP untuk membangun tim yang tangguh dan terpadu, bukan mengandalkan kontribusi dari satu individu saja, agar seluruh rangkaian program berjalan kokoh, konsisten, dan tidak tergantung pada figur tunggal.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa integritas, kolaborasi, dan kepercayaan publik merupakan dasar utama dalam menjalankan program perumahan nasional.
“Kita tidak sedang mencari individu yang mampu bekerja sendirian dengan kemampuan luar biasa. Yang kita bangun adalah tim yang solid dan kompak. Program perumahan ini memiliki skala yang luas jika dikerjakan secara terpisah, harus dikerjakan secara bersama-sama, dengan kecepatan yang tepat, dan dalam bentuk yang terpadu,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, saat ini tingkat dukungan terhadap Kementerian PKP berada pada level yang tinggi, terlihat dari dukungan yang diberikan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, termasuk peningkatan anggaran yang mencapai hampir 100 persen, dari sekitar Rp5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp10 triliun.
“Dukungan yang besar ini harus kita jaga dengan baik. Kita harus menjalankan tugas dengan kecepatan yang sesuai, menjalankan proses dengan kesucian, dan menjalankan setiap langkah dengan langkah inovatif untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga menyampaikan peringatan yang tegas terkait komitmen antikorupsi yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Kementerian PKP.
“Korupsi adalah tindakan yang menyalahi kepercayaan rakyat. Di Kementerian PKP, tidak ada kebijakan yang memihak atau diskriminatif. Siapa pun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Maruarar.
Menurutnya, skala anggaran yang besar dan berbagai program strategis di sektor perumahan mengharuskan adanya kepemimpinan yang memberikan contoh yang baik, sistem pengendalian internal yang kokoh, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas agar tidak memberikan celah bagi terjadinya penyimpangan.
Forum Peningkatan Integritas ini juga membahas berbagai poin terkait penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku, serta peran para pemimpin dalam membangun budaya antikorupsi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unit kerja. Para peserta diundang untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, dalam forum ini juga disampaikan berbagai upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas di setiap level kerja. Para peserta diajak untuk mengembangkan pola pikir yang berfokus pada kepentingan bersama, serta meningkatkan koordinasi antar unit agar setiap langkah pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Komitmen untuk membangun budaya kerja yang bersih dan kolaboratif juga menjadi fokus utama dalam diskusi. Para peserta sepakat bahwa kerja sama yang erat antar seluruh elemen di lingkungan Kementerian PKP akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Melalui forum ini, Kementerian PKP berharap seluruh pejabat dapat menjadi contoh dalam menjalankan tugas dengan integritas, memperkuat kerja kolektif sebagai satu tim yang terpadu, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta menjaga kredibilitas institusi dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara dan rakyat.
