NARASINETWORK.COM - CEBU, Pada pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan menjadi hal utama yang menentukan kelangsungan berdirinya sebuah negara. Dalam pidato sesi pleno tanggal 8 Mei 2026, Presiden menjelaskan penyediaan pangan menjamin kemerdekaan, ketertiban, serta terciptanya perdamaian di dalam negeri maupun antarnegara.
Menurut Presiden Prabowo, pemerintah wajib berperan aktif mengelola sektor ini. Urusan pangan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan kehidupan bangsa.
“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” ujar beliau.
Sektor pertanian dan pangan tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia terus melangkah menuju kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri melalui dukungan penuh terhadap kegiatan pertanian dan kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Pertanian memiliki nilai sangat besar. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab utama pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad memegang tanggung jawab penuh serta kendali penuh atas sektor ini,” tegas Presiden Prabowo.
Pemerintah memegang peran sentral menjaga ketahanan nasional, terlebih saat kondisi dunia berubah cepat dan risiko krisis pangan mengancam. Menurut pandangan beliau, pengelolaan pertanian tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
“Ketahanan pangan bergantung pada kepemimpinan dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak sepakat jika urusan ini hanya diserahkan kepada pihak swasta,” tambahnya.
Presiden juga mengingatkan seluruh negara anggota ASEAN mengenai dampak perubahan iklim. Salah satu risiko besar adalah fenomena El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu hasil panen di kawasan Asia Tenggara. Situasi ini menjadikan kerja sama antarnegara semakin dibutuhkan.
“Lembaga internasional telah menyampaikan peringatan mengenai dampak El Nino. Menghadapi keadaan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Indonesia mengajak negara ASEAN menyatukan langkah dalam penguasaan teknologi pertanian, pengembangan ragam jenis pangan, serta pengoptimalan sistem persediaan cadangan melalui mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).
“Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersatu,” ucap beliau.
Selain itu, pengembangan cadangan pangan yang memanfaatkan potensi masing-masing wilayah menjadi langkah persiapan menghadapi gangguan pasokan di masa mendatang.
“Negara-negara anggota perlu memajukan cadangan pangan berbasis sumber daya lokal,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman terus mempercepat pelaksanaan kebijakan. Langkah yang diambil meliputi peningkatan jumlah produksi, pemanfaatan lahan secara maksimal, perbaikan jaringan irigasi, penerapan cara bertani modern, hingga pengumpulan stok cadangan milik pemerintah.
Menteri Pertanian menyatakan penguatan sektor ini berfungsi menjaga kestabilan negara sekaligus menjawab tantangan iklim dan ancaman krisis pangan dunia.
“Pemenuhan kebutuhan pangan sendiri merupakan hasil kerja nyata Kabinet Merah Putih, berangkat dari arahan Presiden serta usaha seluruh petani Indonesia,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Hasil nyata telah tercatat dalam data resmi. Jumlah cadangan beras pemerintah kini mencapai lebih dari 5 juta ton. Angka ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dicapai sejak Indonesia merdeka.
“Stok beras kita berada di puncak sejarah kemerdekaan, yakni di atas 5 juta ton. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.
Dari sisi kesejahteraan pelaku usaha pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125,45 pada Februari 2026. Di saat yang sama, harga pupuk bersubsidi berhasil diturunkan hingga 20 persen, meskipun harga pasar global cenderung naik.
Sumbangan sektor ini terhadap ekonomi negara juga bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kuartal I 2026, pertanian menyumbang 12,67 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional.
Dalam perdagangan luar negeri, nilai ekspor hasil pertanian segar dan olahan periode Januari–Desember 2025 naik 28,26 persen atau setara Rp166,71 triliun. Sebaliknya, nilai impor turun 9,66 persen atau senilai Rp41,68 triliun.
Pembangunan pertanian juga dilanjutkan melalui pengolahan hasil panen utama seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan kelapa. Selain itu, penggunaan alat pertanian serta benih unggul terus digalakkan agar hasil produksi meningkat.
Seluruh langkah tersebut disiapkan agar Indonesia mampu menghadapi risiko krisis pangan dunia serta memperkuat kedudukan negara dalam kerja sama kawasan ASEAN.
