PON 2028 NTT-NTB Provinsi Penyangga untuk Efisiensi Fasilitas Olahraga

Sabtu, 21 Feb 2026 19:29
    Bagikan  
PON 2028 NTT-NTB Provinsi Penyangga untuk Efisiensi Fasilitas Olahraga
Istimewa

Keterbatasan fasilitas olahraga mendorong munculnya ide provinsi penyangga untuk PON 2028 di NTT-NTB. Menpora Erick Thohir mendukung ide ini dan menunggu keputusan KONI sebelum mengeluarkan surat resmi terkait penyelenggaraan.

NARASINETWORK.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyambut baik ide provinsi penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan resmi akan menunggu penetapan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Erick Thohir menyampaikan hal ini kepada media di Graha Kemenpora, Jumat (20/2). "Saya terbuka dengan ide ini, tetapi saya menunggu keputusan KONI sebelum mengeluarkan surat resmi mengenai penunjukan NTT dan NTB sebagai tuan rumah dengan dukungan provinsi lain," katanya.

Menpora telah bertemu dengan Ketua Umum KONI, Marciano Norman, dan Sekretaris Jenderal, Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma, untuk menyinkronkan persiapan PON, termasuk memastikan NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah bersama dengan dukungan provinsi penyangga.

Ide provinsi penyangga muncul karena keterbatasan pembangunan fasilitas tambahan, terutama venue olahraga. "Kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri menunjukkan banyak fasilitas yang belum optimal, termasuk olahraga. Tidak ada rencana pembangunan venue baru," jelas Menpora.

Efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga juga diterapkan di negara lain, termasuk Australia dalam persiapan Olimpiade Brisbane. Banyak negara kini mengutamakan efisiensi ekonomi untuk menghindari fasilitas yang tidak terpakai maksimal di masa depan.

"NTT-NTB bersama KONI dapat mengadakan rapat koordinasi nasional untuk menentukan provinsi pendukung. Tuan rumah tetap NTT-NTB, tetapi provinsi dengan fasilitas memadai dapat digunakan," terangnya.

Menpora menunggu keputusan resmi KONI sebelum mengeluarkan surat resmi sebagai dasar hukum penyelenggaraan PON NTT-NTB dengan dukungan provinsi lain. "Surat belum saya keluarkan. Setelah ada keputusan, baru saya keluarkan. Dasar hukum harus jelas agar tidak menimbulkan masalah audit di masa depan," pungkasnya.

 

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Hari Bahasa Ibu Internasional 2026 Momentum Jaga Warisan Linguistik
Daegu Marathon 2026 "Daegu Siap Sambut Pelari dari Seluruh Dunia"
PON 2028 NTT-NTB Provinsi Penyangga untuk Efisiensi Fasilitas Olahraga
Zona Integritas Kunci Kepercayaan Publik pada KLH/BPLH
Menemukan Harta Karun Literasi di Perpustakaan Kota Daegu
Perjalanan Imersif Menjelajahi Peradaban Korea di Museum Nasional Daegu
Fokus pada 3T Pemerintah Perkuat Pendidikan di Wilayah Terpencil
Uji Pengetahuan PPG Guru PAI Angkatan 4 Digelar Kemenag
TVS Motor Indonesia Capai Produksi 1 Juta Unit Kendaraan
Industri Otomotif Nasional Siap Penuhi Kebutuhan Pick-up
Khutbah Jumat Meraih Kemuliaan Ramadan dengan Kejujuran dan Amanah
Dongeng Anak Narasinetwork "Adit dan Medali Pahlawan Puasa"
Gebrakan Besar di Jombang! Makan Bergizi Gratis Digelontorkan, Warga Berbondong-bondong Hadir
Peran Krusial Masyarakat dalam Kelancaran Program Makan Siang Gratis di Jombang
Esensi Ramadan Dari Balik Dapur Sederhana
Anti Ribet dan Stylish Memilih Overall Denim Jeans untuk Anak Aktif
Standar Hidup di Media Sosial Antara Impian dan Tekanan Nyata
Algoritma Baru Media Sosial Fokus pada Kualitas dan Dampak Bukan Hanya Viralitas
Strategi Media Sosial 2026 Fokus pada Video, Otomatisasi, dan Pengalaman Pelanggan
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Mejayan Madiun Sebut Sebagai Investasi SDM Masa Depan