PON 2028 NTT-NTB Provinsi Penyangga untuk Efisiensi Fasilitas Olahraga

Sabtu, 21 Feb 2026 19:29
    Bagikan  
PON 2028 NTT-NTB Provinsi Penyangga untuk Efisiensi Fasilitas Olahraga
Istimewa

Keterbatasan fasilitas olahraga mendorong munculnya ide provinsi penyangga untuk PON 2028 di NTT-NTB. Menpora Erick Thohir mendukung ide ini dan menunggu keputusan KONI sebelum mengeluarkan surat resmi terkait penyelenggaraan.

NARASINETWORK.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyambut baik ide provinsi penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan resmi akan menunggu penetapan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Erick Thohir menyampaikan hal ini kepada media di Graha Kemenpora, Jumat (20/2). "Saya terbuka dengan ide ini, tetapi saya menunggu keputusan KONI sebelum mengeluarkan surat resmi mengenai penunjukan NTT dan NTB sebagai tuan rumah dengan dukungan provinsi lain," katanya.

Menpora telah bertemu dengan Ketua Umum KONI, Marciano Norman, dan Sekretaris Jenderal, Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma, untuk menyinkronkan persiapan PON, termasuk memastikan NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah bersama dengan dukungan provinsi penyangga.

Ide provinsi penyangga muncul karena keterbatasan pembangunan fasilitas tambahan, terutama venue olahraga. "Kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri menunjukkan banyak fasilitas yang belum optimal, termasuk olahraga. Tidak ada rencana pembangunan venue baru," jelas Menpora.

Efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga juga diterapkan di negara lain, termasuk Australia dalam persiapan Olimpiade Brisbane. Banyak negara kini mengutamakan efisiensi ekonomi untuk menghindari fasilitas yang tidak terpakai maksimal di masa depan.

"NTT-NTB bersama KONI dapat mengadakan rapat koordinasi nasional untuk menentukan provinsi pendukung. Tuan rumah tetap NTT-NTB, tetapi provinsi dengan fasilitas memadai dapat digunakan," terangnya.

Menpora menunggu keputusan resmi KONI sebelum mengeluarkan surat resmi sebagai dasar hukum penyelenggaraan PON NTT-NTB dengan dukungan provinsi lain. "Surat belum saya keluarkan. Setelah ada keputusan, baru saya keluarkan. Dasar hukum harus jelas agar tidak menimbulkan masalah audit di masa depan," pungkasnya.

 

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Proyek Galian SPAM PDAM di Ciparay Dikeluhkan Warga dan Pedagang
Ali Syakieb Optimistis, Pemuda Kabupaten Bandung Bisa Jadi Motor Perubahan
Warga Kabupaten Bandung Perlu Tahu: Program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Jaminan Resmi Dihentikan
Srikandi DPC PKB Kab. Bandung Dorong Muscab Jadi Momentum Konsolidasi dan Lompatan Kursi
Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Bandung: Infrastruktur Jalan Hingga Ribuan Rutilahu Jadi Prioritas
Kang DS Paparkan LKPJ 2025, Kinerja Pembangunan Kabupaten Bandung Tunjukkan Tren Positif
Usai Puting Beliung di Pacet, BPBD Kabupaten Bandung: Ada 82 Jiwa dan 16 Rumah Rusak Terdampak
Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah di Pacet Kabupaten Bandung, Warga Panik Keluar Rumah
Penggunaan Tumbler Menjadi Pilihan Masyarakat Tekan Limbah Plastik
Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono Tutup Usia pada 84 Tahun
Penerapan Pola Hidup Ramah Lingkungan untuk Masa Depan
Mengenal Risiko Gaya Hidup Sedentari di Era Modern
Mengenal Pola Perilaku Maladaptif Anxious Avoidance dan Penanganannya secara Medis
Seogwipo Sambut Musim Semi Melalui Festival Jalan Santai dan Ragam Kuliner Lokal
Sentuhan Arsitektur Lokal dan Kenyamanan Modern di Mercure Resort Sanur
Garpu Restaurant Destinasi Kuliner Tepi Pantai di Karangasem Bali
Legian Beach Hotel Penginapan Bintang Empat di Bali dengan Lokasi Strategis
Pemuda KNPI Kabupaten Bandung Hangatkan Silaturahmi Lewat Halal Bihalal Penuh Kebersamaan
Sidak Usai Lebaran, Bupati Bandung Tekankan Optimalisasi PAD dan Kejelasan Aset Daerah
Festival Randai IMLF-4 Digelar di Bukittinggi Bakal Disaksikan 200 Lebih Delegasi dari Puluhan Negara