NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Di tengah berbagai persoalan lingkungan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Bandung, alokasi anggaran hampir Rp1 miliar untuk kegiatan Belanja Bimbingan Teknis (Bimtek) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru menjadi sorotan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, DLH Kabupaten Bandung menganggarkan Rp963.600.000 untuk satu paket kegiatan bertajuk Belanja Bimbingan Teknis.
Data tersebut mencantumkan:
Kode RUP: 63170023
Satuan Kerja: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
Total Pagu: Rp963.600.000
Metode Pemilihan: Pengadaan Langsung
Jenis Pengadaan: Barang
"Bimbingan teknis yang seperti apa ya, dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1 Miliar. Katanya lagi pada efisien ini pemerintah," ucap warga Kabupaten Bandung, yang diminta tidak dipublikasikan identitas nya, Rabu (1/7/2026).
Hal serupa juga disampaikan warga lainnya. Apakah dalam bimbingan teknis itu juga belanja alat-alat berat atau pembelian dump truk dan lainnya.
"Ya harus dijelaskan oleh pengguna anggaran rincian yang seperti apa, bukan nominal nya saja. Peruntukkan nya itu yang harus jelas dan transparan," katanya.
Yang menjadi perhatian, pada rincian paket tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai materi bimbingan teknis, jumlah peserta, lokasi kegiatan, durasi pelaksanaan, maupun rincian kebutuhan anggaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar perhitungan anggaran yang nilainya mendekati satu miliar rupiah.
Secara umum, kegiatan bimbingan teknis bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan teknis.
Namun, dengan nilai anggaran hampir Rp1 miliar, masyarakat tentu berhak mengetahui secara rinci:
Berapa jumlah peserta yang mengikuti bimtek?
Berapa kali kegiatan dilaksanakan?
Di mana lokasi penyelenggaraannya?
Apakah menggunakan hotel atau luar daerah?
Berapa biaya narasumber?
Berapa biaya konsumsi, akomodasi, dan perlengkapan?
Apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut?
Tanpa adanya rincian tersebut, sulit bagi publik menilai apakah anggaran yang disusun telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana semangat pengelolaan keuangan negara.
Perlu Penjelasan Resmi
Sebagai instansi yang mengelola urusan lingkungan hidup, DLH Kabupaten Bandung diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perencanaan kegiatan tersebut.
Transparansi penting agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat serta untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan peningkatan kualitas lingkungan.
Masyarakat juga berharap rincian penggunaan anggaran dapat dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diketahui besaran biaya untuk setiap komponen kegiatan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk meminta klarifikasi terkait dasar perencanaan, rincian anggaran, serta urgensi kegiatan Bimbingan Teknis senilai Rp963,6 juta tersebut.
Namun, sangat disayangkan belum ada tanggapan atau penjelasan resmi yang diberikan. Apabila di kemudian hari pihak DLH Kabupaten Bandung memberikan hak jawab atau klarifikasi, redaksi akan memuatnya sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
