NARASINETWORK.COM - BANDUNG
-Polemik tunjangan rumah anggota dewan kembali mencuat dan memicu kritik publik. Setelah sorotan tajam terhadap DPR RI, kini giliran DPRD Kota Bandung yang disorot karena memiliki paket penghasilan fantastis, mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Besarnya tunjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 22 Tahun 2024. Regulasi ini secara resmi mengatur tentang penghasilan anggota DPRD Kota Bandung, termasuk pimpinan maupun anggota biasa.
Berdasarkan Perwal Nomor 22 Tahun 2024 dan laporan media, berikut rinciannya:
Ketua DPRD Kota Bandung: tunjangan rumah mencapai Rp58 juta per bulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung: tunjangan rumah sebesar Rp56 juta per bulan.
Anggota DPRD Kota Bandung: tunjangan rumah sekitar Rp53 juta per bulan.
Artinya, hanya dari pos tunjangan rumah saja, setiap anggota DPRD sudah menerima jumlah yang jauh lebih besar dibanding rata-rata gaji bulanan masyarakat Bandung.
Dengan kombinasi pos-pos penghasilan ini, total penerimaan anggota dewan bisa menyentuh angka yang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat Bandung.
*Kontras dengan Kondisi Warga"
Besarnya angka tersebut menimbulkan kontras yang tajam dengan kondisi ekonomi warga. Saat masyarakat masih berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak dan lapangan kerja yang seret, para wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan jumbo.
Banyak pihak menilai, sistem tunjangan yang terlalu besar hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Kritik pun mengalir, menyoroti tidak seimbangnya antara beban kerja anggota dewan dengan fasilitas yang mereka terima.
Jika tidak segera dikaji ulang, tunjangan jumbo DPRD Bandung berpotensi memicu gelombang ketidakpuasan publik. Transparansi, efisiensi, serta kesesuaian antara penghasilan wakil rakyat dengan kondisi riil ekonomi masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi diabaikan.
**
