NARASINETWORK.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran penting data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta pengembangan layanan keuangan digital.
Penjelasan disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan kumpulan informasi paling lengkap dan terkini. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten atau kota. “Data penduduk Indonesia paling lengkap karena Kemendagri memiliki jaringan Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Mendagri mengutip contoh pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Perbaikan data ini turut menghemat anggaran negara.
Selain itu, data Dukcapil berperan dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan secara cepat. “KTP boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil membantu perbankan mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Saat ini Kemendagri telah mengembangkan digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.
“Menggunakan digital IKD, proses pembukaan rekening hanya memerlukan waktu 3 hingga 4 menit saja,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat manfaatnya. Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK meningkat hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat mengganggu aktivitas negara tanpa tindakan fisik. “Sistem keuangan harus diperkuat, termasuk juga keamanan sibernya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta lembaga terkait lainnya.
