NARASINETWORK.COM - JAKARTA, Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa ancaman krisis pangan kembali menghantui dunia. Eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong jumlah penduduk dengan kelaparan akut ke rekor tertinggi pada 2026. Jika konflik berlanjut dan harga energi tetap tinggi, sekitar 45 juta orang tambahan diperkirakan masuk kondisi rawan pangan akut. Kondisi ini menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia menghadapi situasi serius, sehingga setiap negara harus memperkuat kemampuan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan luar negeri.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujarnya pada Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta biaya logistik yang meningkat berpotensi memicu inflasi pangan global seperti pada masa perang Rusia–Ukraina tahun 2022. Dampak konflik tidak hanya dirasakan kawasan perang, melainkan menyebar melalui rantai pasok global. Negara dengan ketergantungan impor pangan menjadi kelompok paling rentan terhadap lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya perlu diperkuat produksi dalam negeri,” katanya.
Di tengah ancaman global, Indonesia dinilai berada pada lintasan yang tepat menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan output, melainkan membangun sistem pertanian yang kuat dan modern. Tujuan utama adalah mencapai swasembada sekaligus menjadikan negara sebagai lumbung pangan dunia.
“Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Jika semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bisa terwujud,” tegasnya.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara paralel, dengan hasil yang terlihat pada tahun lalu ketika negara berhasil mencapai swasembada pangan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan pemanfaatan lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Produksi harus naik dengan target yang jelas,” ujarnya.
Langkah utama dalam mencapai kemandirian pangan adalah deregulasi dan transformasi pertanian dari sistem tradisional ke arah modern. Kedua langkah ini menjadi kunci kelangsungan produksi nasional di tengah tantangan global.
“Dua langkah utama diterapkan: menyempurnakan aturan melalui deregulasi dan melakukan transformasi pertanian secara masif,” tegasnya.
Keberhasilan swasembada tidak terjadi secara instan. Pemerintah melakukan reformasi sektoral dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di bidang pertanian — jumlah terbanyak dalam sejarah — serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dianggap menghambat program nasional. Deregulasi memotong birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
“Regulasi yang berlebihan akan menghambat program. Karena itu regulasi yang tidak efektif dipangkas agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelasnya.
Reformasi paling mencolok terjadi pada tata kelola pupuk. Sebelumnya distribusi melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan lintas daerah; kini mekanisme disederhanakan menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke tangan petani. Dampaknya mencakup penurunan biaya pupuk hingga 20 persen dan peningkatan volume hingga 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara.
“Dulu petani sudah siap tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian menjadi kunci peningkatan produksi nasional. Mekanisasi pertanian meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali per tahun. Efisiensi ini menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Modernisasi membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Program ini didorong di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Peningkatan kesejahteraan terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125, tertinggi dalam sejarah. Angka tersebut diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah agar petani mendapatkan keuntungan yang layak.
“Kalau petani untung, mereka akan memiliki semangat untuk menanam lebih banyak. Semangat ini akan mendorong peningkatan produksi. Input produksi terus ditingkatkan untuk menjaga konsistensi,” tegasnya.
Produksi beras nasional menunjukkan surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat dalam bulan mendatang. Kondisi ini menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional semakin kokoh di tengah ketidakpastian global.
“Stok cukup besar, produksi terus naik, cadangan pangan terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan program yang dijalankan sudah tepat arah,” ujarnya.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi. Revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern menjadi tahap awal pengembangan kawasan pangan baru. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa mendatang.
“Lumbung pangan baru sedang disiapkan melalui optimalisasi lahan rawa. Tujuan adalah memastikan produksi pangan terus meningkat sesuai kebutuhan,” jelas Menteri Pertanian.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, pemanfaatan lahan, serta kebijakan harga yang mendukung petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional.
“Negara tidak perlu takut menghadapi krisis pangan global. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi negara mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” tutupnya.
