NARASINETWORK.COM -Ketua Partai Bintang Timur,(PBT) Yulvin Mote, menegaskan komitmen partainya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dalam idelogy negara bersambung di tanah papua untuk itu, Ia menyerukan persatuan seluruh rakyat Papua sebagai kunci melawan sistem ke-tidakadilan nasional dan kegagalan hukum internasional yang dinilainya telah mengekang harapan bangsa Papua dalam berpihak yang punya kepentingan investasi di pulau papua.
Oleh karena itu partai bintang timur ( PBT) di papua barat memintah lembaga resmi internasional perserikatan bangsa - bangsa ( United Nations (UN) harus tinjau status politik papua barat di dalam teritorial mekanisme internasonal dibawah sekjen PBB.
Sebab PBB ( perserikatan bangsa - bangsa ) menyembunyikan hak- hak dasar orang asli papua , yang menjadi berhak mendapatkan pilihan politik pada saat itu.
Partai bintang timur di papua dibawah pimpinan yulvin mote memintah agar hukum internasional harus di perkuat demi menyelesaikan persoalan di berbagai belahan dunia, sebab persoalan papua akan menjadi dampak bagi negara- negara lain oleh karena hasil kekayaan dan kehadiran kepentingan.
Kami memintah negara indonesian menjunjung tinggi nilai- nilai sosial dan ke adilan bagi semua penduduk di indonesia apa bilah kalau petinggi dan penguasa mengutamahkan kepentingan maka negara indonesia cepat atau lambat bertambah keributan dimana- mana.
Partai bintang timur di papua barat memintah PBB( united nations) harus meninjauh status perjuangan papua barat untuk menanggung kesalahan dalam penyelesaian papua barat yang tidak sesuai standar hukum internasional.
Baca juga: MENUJU Indonesia Emas, Sosialisasi Program MBG Terus di Galakan Badan Gizi Nasional
Kerajaan belanda, negara amerika serikat, dan negara indonesia harus menyelesaikan pengakuan perjuangan politik papua barat yang telah di gagalkan dalam penyelesaian negara papua barat secara resmi dibawah standar hukum internasional.
“Kita bukan orang lain, kita semua orang Papua dengan satu tujuan. Kehadiran persatuan akan mematahkan kekuatan besar negara Indonesia. Mari kita lumpuhkan sistem internasional yang telah mengikat harapan bangsa Papua dalam cengkeraman kolonial demi kepentingan penguasa,” ujar Yulvin dalam pernyataannya di Paniai, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, sejarah Papua telah dipenuhi distorsi dan pengaburan fakta, termasuk momentum 15 Agustus 1962 yang ia anggap jarang diungkap secara jujur. “Jangan percaya sejarah 15 Agustus yang ditutupi kepentingan. Fakta perjuangan para pejuang kita, orang tua kita, telah dikelabui,” tegasnya.
Sebagai latar, Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 merupakan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai penyerahan kekuasaan atas Irian Barat (sekarang Papua) dari Belanda kepada Indonesia. Transisi ini dilakukan melalui sebuah badan sementara PBB bernama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Penandatanganan perjanjian berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Yulvin Mote menilai bahwa rakyat Papua harus memikirkan dan mempersiapkan langkah politik sejak dini untuk menentukan masa depan wilayahnya. “Papua di ujung Papua mau lepas, kita harus memikirkan itu dari sekarang,” ujarnya.
Baca juga: Kolaborasi Bersama Menjadi Kunci dalam Kesuksesan Program MBG di Semua Daerah
Sejak berdirinya Partai Bintang Timur pada 1962, Yulvin Mote memimpin partai ini dengan garis politik pro kemerdekaan Papua Barat. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak bersatu memperjuangkan tegaknya keadilan yang utuh bagi rakyat Papua, baik di tingkat nasional maupun internasional.
????. Pemerintah Kerajaan Belanda segera bertanggungjawab atas hak politik bangsa Papua yang telah dideklarsikan pada 1 Desember 1961 dalam masa pemerintahan Nederland Niuew Guinea.
????. Pemerintah Indonesia segera bertanggungjawab atas operasi TRIKORA 19 Desember 1961 yang telah menciderai hak politik bangsa Papua yang telah diakui Belanda sebagai penguasa wilayah Nederland Niuew Guinea-West Papua dibawah mandat Piagam PBB pasal 73 tentang Pemberian Kemerdekaan bagi wilayah jajahan, dan Piagam BAB XII pasal 75-80 tentang Sistem Perwalian Internasional.
????. Pemerintah Indonesia segera hentikan Operasi Militer di seluruh wilayah konflik bersenjata di Papua dan segera mencari solusi penyelesaian konfflik secara damai dan bermartabat.
????. Pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB perlu meninjau isi New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 jika resolusi itu merupakan resolusi konflik penyelesaian status wilayah West Papua satu-satuanya, karena sampai detik ini Rakyat Papua tidak menerima hasil PEPERA 1969 dan masih mengklaim 1 Desember 1961 sebagai hari Kemerdekaan bangsa Papua.
????. Bahwa PEPERA 1969 tidak sesuai dengan isi ketentuan New York Agreement sehingga rakyat Papua dengan tegas menolak dan menyatakan klaim kedalauatan Indonesia di Papua berdasarkan Resolusi 2504 adalah tidak sah dan cacat hukum.
????. Bahwa terkait dengan butir (5) diatas, Komite Nasional Papua Barat mendesak Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau proses PEPERA 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis.
????. Bahwa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua selama 63 tahun ini, mahasiswa UNTL dan rakyat maubere menegaskan kembali kepada pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi untuk segera mengadakan Referendum di Papua yang demokratis dan terawasi oleh PBB.
Demikian pernyataan sikap Politik bangsa Papua ini dikeluarkan untuk diketahui dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa !
Di kontribusi oleh: Yulvin mote pimpinan partai bintang timur(PBT) dan aktivis kemanusiaan di tanah papua.