NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Keluhan terkait dugaan keterlambatan pembayaran insentif Program Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS) mencuat ke ruang publik setelah salah satu perwakilan Koordinator Wilayah (Korwil) menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, bikin heboh.
Keluhan tersebut menyebutkan bahwa pembayaran insentif kerap terlambat akibat kendala sistem yang disebut-sebut sering mengalami error.
Dalam unggahan yang kami himpun yang dihimpun pada Jumat (26/12/2025. Perwakilan korwil BBBS mempertanyakan kejelasan mekanisme pembayaran serta koordinasi antarinstansi terkait, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung.
Ia menilai alasan gangguan sistem kerap berulang setiap kali waktu pencairan insentif tiba, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan petugas kebersihan di lapangan.
Keluhan ini pun memantik perhatian publik, mengingat peran petugas kebersihan sangat vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Para pekerja lapangan berharap adanya kepastian waktu pembayaran serta transparansi informasi apabila terjadi kendala teknis.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Ruliana, memberikan klarifikasi tegas.
Ia menyatakan bahwa informasi mengenai keterlambatan pembayaran insentif tidak benar dan menegaskan bahwa mekanisme pembayaran selama ini berjalan sesuai ketentuan.
“Tidak pernah ada keterlambatan pembayaran. Isu tersebut tidak benar,” tegas Ruliana.
Ia juga membantah anggapan bahwa permasalahan tersebut terjadi secara menyeluruh di Kabupaten Bandung. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh salah satu korwil tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi se-Kabupaten Bandung.
“Apalagi dikatakan se-Kabupaten Bandung. Saya kira itu hanya asumsi pribadi sebagai korwil dan tidak mewakili yang lain,” ujarnya.
Ruliana menambahkan, apabila di lapangan terdapat kendala bersifat teknis atau administratif, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan sistem pembayaran secara keseluruhan.
Ia mengimbau agar setiap keluhan disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif.
Polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan akurat antara pelaksana program di lapangan dengan pemerintah daerah. Klarifikasi dari pihak berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian informasi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program BBBS di Kabupaten Bandung.
**
