NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
– Harapan besar terhadap sektor pariwisata sebagai mesin pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026 justru diwarnai tanda tanya. Pasalnya, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung mengakui belum memiliki program spesifik yang benar-benar menyasar sektor tersebut.
Ketua Komisi B, Faisal Radi Sukma, secara terbuka menyebut bahwa pihaknya tidak berfokus pada program teknis, melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap dinas terkait.
“Untuk tahun 2026 memang tidak secara spesifik ada program penanaman modal yang menjadi fokus utama. Kami di Komisi B lebih kepada fungsi pengawasan, karena urusan teknis ada di dinas terkait,” ujarnya, dikonfirmasi Senin (23/3/2026).
Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran, mengingat sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai salah satu sumber potensial peningkatan PAD. Namun, tanpa arah program yang jelas, potensi tersebut dinilai bisa kembali tidak tergarap maksimal.
Faisal menegaskan, pengawasan yang dilakukan Komisi B meliputi evaluasi laporan dinas, rapat kerja, hingga peninjauan langsung ke lapangan. Meski begitu, ia mengakui bahwa dorongan untuk optimalisasi sektor pariwisata masih perlu diperkuat.
“Ke depan, kami mendorong agar sektor pariwisata bisa dikelola lebih optimal dan benar-benar berkontribusi terhadap PAD, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tambah legislator muda dari Partai Demokrat tersebut.
Namun di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa sejumlah aspek penting seperti perizinan bukan menjadi ranah Komisi B.
“Itu ada di PBG dan masuknya ke Komisi C, termasuk DPMPTSP. Kalau sudah berizin, otomatis masuk ke PAD,” jelasnya.
Hal ini justru memperlihatkan adanya fragmentasi kewenangan antar komisi dan dinas, yang berpotensi memperlambat akselerasi sektor pariwisata itu sendiri.
Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung keberadaan satuan tugas (satgas) lintas dinas yang sebelumnya dibentuk untuk mendukung percepatan investasi dan pengelolaan sektor terkait. Namun, ia mengakui kinerja satgas tersebut belum maksimal.
“Kalau tidak salah dulu sempat dibuat satgas dari beberapa dinas, tapi memang masih kurang agresif pihak-pihaknya,” ungkapnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah sektor pariwisata benar-benar menjadi prioritas, atau hanya sekadar wacana tanpa eksekusi nyata?
Tanpa langkah konkret, bukan tidak mungkin potensi besar pariwisata hanya akan terus menjadi “janji tahunan” tanpa dampak signifikan bagi peningkatan PAD Kabupaten Bandung.
**
