NARASINETWORK.COM -
-Gelombang ketidakpuasan rakyat kembali mencuat di Kabupaten Bandung. Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat berencana menggelar aksi massa di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Selasa (3/9/2025) pukul 14.00–18.30 WIB.
Mereka mengusung 17 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada DPRD, Pemkab, dan dinas-dinas terkait.
Gerakan ini lahir dari keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi krisis struktural. Menurut Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (Gema Kab. Bandung), krisis tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan krisis arah pembangunan dan keberpihakan negara.
Ketimpangan ekonomi semakin melebar, hak-hak dasar rakyat dipinggirkan, kerusakan lingkungan kian parah, sementara demokrasi dianggap hanya menjadi kosmetik dari kekuasaan oligarki.
“Jika arah pembangunan tidak dikoreksi, penderitaan rakyat akan semakin dalam. Lingkungan semakin rusak, dan demokrasi hanya menjadi simbol kosong tanpa makna,” tegas pernyataan Gema Kab. Bandung.
*Apa Saja Isi Tuntutan?*
Aksi ini menyoroti tiga pilar utama: tuntutan buruh, tuntutan sosial-ekonomi-politik, serta reformasi kebijakan daerah.
-Tuntutan Buruh Kabupaten Bandung Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
-Naikkan UMK 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
-Hentikan PHK sepihak dan bentuk satgas PHK di Kabupaten Bandung.
-Reformasi pajak perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak perempuan menikah.
-Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi hingga tingkat desa.
-Wujudkan K3 sejati dan usut tuntas monopoli sertifikasi K3 di Kabupaten Bandung.
*Tuntutan Sosial, Ekonomi, dan Politik*
-Pemkab wajib menjamin pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang setara serta terjangkau bagi semua warga tanpa diskriminasi.
-Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, dan alih fungsi lahan pertanian produktif.
-Menjamin kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi, serta menghentikan kriminalisasi terhadap petani, buruh, dan aktivis lingkungan.
-Menyatakan sikap kritis terhadap kebijakan pusat yang dianggap merugikan rakyat, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU IKN.
-Wujudkan pendidikan demokratis, ilmiah, dan berpihak pada rakyat serta laksanakan reforma agraria sejati.
*Bagaimana Sikap Pemerintah Daerah yang Diharapkan?*
Menurut Gema Kab. Bandung, pemerintah kabupaten tidak boleh bersikap netral atau sekadar administratif.
-Melindungi hak konstitusional warga.
-Menolak kebijakan pusat yang merugikan rakyat dan lingkungan.
-Menegakkan keadilan sosial, ekonomi, politik, dan ekologi dari bawah.
Kabupaten, kata mereka, bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup rakyat yang wajib dijaga dan dilindungi.
*Apa Langkah Selanjutnya?*
Massa menegaskan, bila tuntutan tidak direspon secara substantif, perjuangan tidak akan berhenti di jalanan. Mereka akan melanjutkan konsolidasi gerakan, melakukan litigasi rakyat, serta memperluas jaringan aksi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Aksi ini bukan sekadar ekspresi kemarahan sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan yang telah lama dipendam.
Mereka berharap suara ini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi titik balik menuju pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat. **
