NARASINETWORK.COM -DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melaksanakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke masyarakat.
Pemerintah menyadari betul pentingnya asupan gizi sejak dini untuk menunjang masa pertumbuhan seseorang, MBG bukan sekedar pemenuhan makan bergizi, namun juga sebagai investasi jangka panjang Indonesia.
Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia kali ini bertempat di Kota Malang pada Kamis (6/11/2025).
Baca juga: Program Makan Bergizi Hadir di Purwakarta, Dorong Kesadaran Gizi dan Kemandirian Ekonomi Warga
Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal M. Biomed, perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional Rahma Dewi Auliyasari, praktisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nina Andriyani, serta ratusan peserta yabg merupakan warga setempat.
Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia.
“Program ini adalah investasi strategis untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program MBG menjadi tepat sebab masih cukup banyak penduduk Indonesia saat ini yang belum mampu memenuhi kebutuhan kalori harian. MBG hadir untuk menekan angka stunting dan meningkatkan Human Capital Index anak-anak Indonesia,” papar Gamal.
Baca juga: DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Desa Tanjung Makmur OKU Dorong Sinergi Masyarakat
Kemudian, Rahma Dewi Auliyasari dari Badan Gizi Nasional menyoroti pentingnya gizi seimbang dalam mendukung tumbuh kembang anak. “Ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi amanah moral untuk memastikan setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kenyang dan pikiran siap belajar. Program ini membantu keluarga, memperbaiki pola makan, dan meningkatkan prestasi belajar,” ungkapnya.
Menurut Rahma, pemerintah telah menyiapkan mekanisme ketat untuk menjamin kualitas makanan, mulai dari dapur bersertifikasi SLHS, keterlibatan guru dalam pengawasan, hingga uji laboratorium untuk setiap produk makanan yang disajikan.
Sementara itu, praktisi SPPG Kota Malang, Nina Andriyani, menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sekitar 17 hingga 18 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. “Standar pengelolaan kini semakin ketat sesuai Juknis terbaru dari BKKBN. SPPG wajib memenuhi syarat higienis, sanitasi lingkungan, serta kualitas bahan makanan yang premium,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat, termasuk Puskesmas Mojolangu, guna memastikan kelayakan dan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Dengan semangat kolaborasi berbagai pihak, program MBG di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
