NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat kesiapan dan pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang digelar di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11).
Kegiatan yang diikuti para camat, mitra, dan pengelola SPPG tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program nasional ini berjalan optimal di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar.
Konsolidasi digelar untuk menyatukan pemahaman, membangun kemistri antarpemangku kepentingan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, mitra, dan SPPG.
Selain memperkuat kesiapan implementasi MBG, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau Kang DS, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu hadir memberikan solusi dan memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan.
“Pemerintah akan hadir dan mencoba memberikan solusi maka jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar,” ujarnya.
Berdasarkan perencanaan, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Angka ini berpotensi meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 apabila sasaran diperluas dengan memasukkan kelompok lansia.
“Jumlah ini fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail dan kami berterima kasih kepada BGN yang hadir langsung untuk membersamai kami,” kata Kang DS.
Dari sisi infrastruktur pelaksanaan program, Pemkab Bandung mencatat terdapat 255 titik SPPG, dimana 161 sudah beroperasi dari kuota 375 titik. Berdasarkan laporan camat, kebutuhan titik layanan berpotensi meningkat hingga 422 titik karena sebaran penerima manfaat mencakup wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Selain memperkuat titik layanan, Pemkab Bandung juga telah menyelesaikan pelatihan laik higiene bagi 8.422 penjamah makanan serta mendorong penguatan tata graha dan penggunaan filter air untuk memastikan kualitas pangan yang aman dan higienis. Pemerintah juga menyiapkan dasbor pimpinan yang memantau pembaruan harian pelaksanaan MBG sehingga pengawasan berlangsung lebih transparan dan real time.
Dalam paparannya, Kang DS turut mengidentifikasi sejumlah persoalan utama dalam pelaksanaan MBG. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan tenaga ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarkecamatan, penumpukan kuota, kendala pendataan, hingga aktivasi SPPG yang belum merata. Seluruh persoalan tersebut, ujar Kang DS, akan ditangani melalui koordinasi lintas sektor dan evaluasi menyeluruh.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan pentingnya integritas para pelaksana MBG di lapangan. “Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya mendukung program pemerintah, maka manfaatnya untuk anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” tuturnya.
"Saya mengapresiasi pak Bupati. Dalam percepatan pembangunan SPPG," tambahnya.
Ia menekankan bahwa MBG merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara bersih. “Setiap warga negara berhak hidup sehat dan memperoleh gizi layak.
**
