NARASINETWORK.COM -Pimpinan Partai Bintang Timur Papua, Yulvin Mote, secara tegas menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman pasukan militer dan segala bentuk pendekatan Jakarta terhadap masyarakat Papua.
Dalam siaran pers resmi yang dirilis di Paniai, Yulvin menegaskan bahwa pendekatan militer dan kepentingan politik elite Jakarta di Papua bukanlah solusi, melainkan justru memperparah penderitaan masyarakat adat.
Sebagai aktivis kemanusiaan dan pengarah gerakan damai, Yulvin menyampaikan bahwa masyarakat Papua telah lama mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan struktural.
Baca juga: Potret DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Karangklesem Banyumas
Setiap kali masyarakat meminta negara hadir untuk menangani konflik, permintaan itu sering diabaikan, karena ada kepentingan tersembunyi dari para elite yang menempatkan kepemilikan saham dan ekonomi di atas keselamatan rakyat.
Berkali-kali, pelapor khusus PBB menyampaikan surat dan permohonan untuk mengunjungi Papua, namun tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan negara membuka ruang dialog yang layak untuk mencari solusi damai.
Menurut Partai Bintang Timur, keberadaan militer dan kepentingan investasi di Papua telah menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan trauma sosial yang mendalam. Oleh karena itu, mereka mendesak agar semua bentuk keterlibatan militer dan investasi elite Jakarta segera dihentikan.
Baca juga: PERLUAS Program Makan Bergizi, Sosialisasi MBG Hadir di Desa Somagede Banyumas
Yulvin juga menyoroti peristiwa berdarah yang belum pernah ditangani secara adil dan transparan oleh negara, seperti tragedi Paniai Berdarah, Biak Berdarah, Abepura Berdarah, dan Wamena Berdarah. Ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada satu pun penyelesaian yang mengikuti standar HAM internasional.
Tolak Pendropan Militer dan Eksploitasi Ekonomi
Pengiriman pasukan organik dan non-organik dari Jakarta dianggap sebagai tindakan sepihak yang mengorbankan rakyat sipil. Banyak warga yang kini hidup dalam ketakutan dan memilih mengungsi ke hutan demi keselamatan.
Partai Bintang Timur meminta pemerintah membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk menyuarakan status politiknya secara bermartabat, berdasarkan prinsip dan standar internasional. Mereka menyatakan tidak memusuhi rakyat Indonesia, melainkan menentang sistem ketidakadilan dan penjajahan yang dialami orang Papua hingga saat ini.
Yulvin Mote, yang merupakan Ketua Umum Partai Bintang Timur dan alumni sekolah penerbangan di Amerika Serikat, menyampaikan bahwa dirinya sempat dicekal oleh pemerintah karena alasan politis. Ia menyerukan agar negara tidak mengabaikan perjuangan rakyat Papua yang bertujuan menciptakan kemanusiaan dan keadilan.
Baca juga: Perluas Implementasi MBG, Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Harapan bagi Anak-anak Indonesia
Gagas Ideologi “Negara Bersambung”
Partai Bintang Timur memperkenalkan konsep "Ideologi Negara Bersambung", yaitu pendekatan perjuangan damai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, budaya, dan keadilan sosial.
Mereka menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan, serta memperjuangkan hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri secara bermartabat.
Baca juga: Anggota DPR RI Teti Rohatiningsih Ingatkan Waspada Penipuan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Tuntutan Partai Bintang Timur:
-
Hentikan pendropan militer di seluruh wilayah Papua, dan tarik mundur pasukan yang telah ditempatkan.
-
Hentikan ekspansi ekonomi dan investasi milik elite politik, khususnya yang merugikan masyarakat adat.
-
Tolak kehadiran PT Hantam di Intan Jaya. Gubernur Papua Tengah, Mecky Fritz Nawipa, diminta segera membentuk Pansus dan mencabut izin operasional Blok B Wabu.
-
Batalkan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota karena dianggap memperparah konflik.
-
Komnas HAM diminta membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri korban dan pengungsi di wilayah konflik.
-
Ajak dialog internasional, berdasarkan standar HAM dan hukum internasional, terkait status politik Papua.
-
Akui dan hormati martabat, budaya, dan hak hidup orang asli Papua, yang telah lama terpinggirkan oleh sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis: Cita-Cita Presiden Prabowo Subianto Wujudkan Generasi Unggul
Yulvin Mote menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menghancurkan Indonesia, melainkan untuk membebaskan dan menghormati jatidiri serta hak asasi rakyat Papua. Ia mengajak semua pihak untuk menghargai perjuangan ini sebagai bagian dari aspirasi bangsa yang menginginkan masa depan yang adil dan bermartabat.
