Mahasiswa dan Masyarakat Paniai Gelar Aksi Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru dan Eksploitasi Tanah Adat

NARASINETWORK.COM -Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Kabupaten Paniai (SMI-KP) bersama masyarakat lokal menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Paniai, Madi, Papua Tengah, pada Jumat (11/7/2025).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), masuknya tujuh perusahaan tambang besar, proyek pembangunan wisata, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM dan militerisme yang dianggap merugikan masyarakat adat.

Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap pembentukan empat kabupaten baru, yakni Delama Jaya, Paniai Timur, Wedauma (wilayah Tiga Bogobaida), dan Paniai Barat. Menurut mereka, pemekaran hanya akan menguntungkan elite politik dan perusahaan tambang besar, serta memperluas militerisasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Pimpinan Partai Bintang Timur Desak Indonesia Hentikan Pendekatan Militer dan Politis di Papua

"Kami butuh pendidikan dan layanan kesehatan, bukan pemekaran yang menjadi dalih masuknya militer dan investor. Tanah ini bukan untuk diperjualbelikan," tegas orator aksi, Nando Boma.

Selain itu, demonstran juga menolak rencana beroperasinya tujuh perusahaan tambang yang akan mengeksploitasi sumber daya alam seperti gas, uranium, dan bauksit. Mereka juga mengkritisi proyek pengembangan pariwisata yang dinilai dapat merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.

Aksi ini turut didukung oleh sejumlah tokoh penting seperti Daniel Degei (tokoh masyarakat), Lukas Yeimo (perwakilan kepala suku), Yesmot Mote (tokoh adat), Marcelino Pigai (tokoh intelektual), dan Pdt. Agus Mote (Ketua Keadilan dan Perdamaian Paniai). Para tokoh tersebut menyampaikan penolakan terhadap DOB, pertambangan, dan wisata kapitalistik yang dianggap mengancam eksistensi masyarakat adat.

Baca juga: Potret DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Karangklesem Banyumas

Usai aksi, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD sementara Hengki Kera Ogetai dan anggota dewan lainnya. DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai mekanisme lembaga.

Penanggung jawab aksi, Penias Yeimo, menyampaikan harapan agar DPRD segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan semua agenda pemekaran, pertambangan, dan proyek wisata yang tidak berbasis partisipasi rakyat.

Baca juga: PERLUAS Program Makan Bergizi, Sosialisasi MBG Hadir di Desa Somagede Banyumas

Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen berisi 10 tuntutan mahasiswa, antara lain:

1. Menolak pemekaran Kabupaten Delama Jaya yang dinilai tidak berdasarkan kebutuhan rakyat.

2. Menolak pembentukan Kabupaten Wedauma yang dianggap memecah masyarakat adat.

3. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai Timur karena berpotensi menambah konflik sosial.

4. Menolak seluruh perusahaan tambang ilegal, khususnya di wilayah Degeuwo.

5. Menolak proyek pariwisata tanpa keterlibatan masyarakat lokal.

6. Menuntut pemulangan seluruh aparat militer dari Paniai.

7. Menuntut penghentian pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

8. Mendesak TNI-Polri hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga.

9. Menolak program pemerintah yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.

10. Mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.

11. Baca juga: Perluas Implementasi MBG, Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Harapan bagi Anak-anak Indonesia

Yulvin Mote, mewakili Partai Bintang Timur dan aktivis kemanusiaan, menyatakan bahwa negara harus menghentikan pendropan militer ke seluruh wilayah Papua, menolak pemekaran dan aktivitas perusahaan ilegal, serta memberikan ruang bagi rakyat Papua menentukan nasib sendiri secara adil dan bermartabat.