NARASINETWORK.COM - BANDUNG
-Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership Neni Nurhayati menyoroti soal keputusan anggota DPR-RI yang hanya dijatuhi hukuman beberapa bulan oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya kira MKD menjatuhi hukuman penonaktifan skoring dalam hitungan beberapa bulan kepada Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio merupakan bentuk kemunduran demokrasi," kata Neni, saat dikonfirmasi Jumat (7/11/2025).
Ia menilai bahwa keputusan ini menjadi pertanyaan serius tentang bagaimana independensi pengawas dan partai politik dalam menenggakan kode etik.
"Sanksi ini saya kira ringan ya, kita semua tau kasus ini menyeret etika publik, komunikasi yang buruk dan tidak adanya empati ke masyarakat ditengah situasi publik yang sulit itu juga banyak dari mereka memperlihatkan arogansi kuasa ini menunjukkan mental pemimpin yang rapuh," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan jika kasus-kasus seperti ini dianggap sepele, maka tidak akan ada efek jera sama sekali dan kejadian serupa bisa terulang.
"Bagaimana kedepannya, saya memprediksi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya programatis politik dari partai, karena partai juga nantinya kehilangan sosok yang dianggap punya massa dan dapat menguntungkan mereka karena kapitalisasi suara juga," katanya.
"Ini yang menjadi preseden buruk, kalo dibaca buku uku Tyranny of the Minority dari Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt itu banyak sekali pemimpin-pemimpin yang terlipih lewat pemilu, alih-alih mengatasnamakan demokrasi justru pemimpin itu selingkuh dan berkhianat, jadi mengatasnamakan rakyat tapi kenyataannya menyengsarakan rakyat," tuturnya.
Ia mencontohkan bahwa banyak teman-teman generasi muda yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran justru menjadi incaran pembungkaman yang serius.
"Para elit DPR itu cenderung memainkan kompromi, buktinya kan tidak terlalu kuat hukuman hanya memikat sementara. Coba dibandingkan dengan teman-teman kita yang bersuara menyampaikan pendapat itu ditahan sampai hari ini, bahkan dipindah ke lapas Salemba kondisi ini yang sangat mengkhawatirkan ada paradoks dalam demokrasi kita," pungkasnya.
**
