NARASINETWORK.COM -Kasus penggelapan uang tenan GTC Kota Cirebon semakin
Panas. Frans Mangasitua Simanjuntak selaku Direktur PT Prima Usaha Sarana meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memproses kasus tersebut dengan cepat dan segera naik ke meja hijau Pengadilan.
Permintaan itu, karena Wika Tandean selaku Komisaris PT Prima Usaha Sarana yang sudah ditetapkan Tersangka sejak 18 Februari 2025, belum P21 hingga saat ini. Bahkan, Wika yang sempat ditahan awal Juni kemarin, malah dilakukan penangguhan penahanan.
"Perkara ini, terlihat sulit, seperti banyak intervensi, sehingga lama untuk ke pengadilan. Harusnya tidak sulit menyelesaikan laporan ini, tapi ini seolah hukum akrobat. Kami punya bukti sangat kuat, saya ingin segera persidangan perkara ini di pengadilan. Kalau ada bukti silahkan di pengadilan aduh bukti," papar Frans kepada Radar Cirebon.
Di depan belasan awak media, Frans menerangkan kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Wika. Tepatnya pada tahun 2020 silam, Frans menerima informasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di GTC Kota Cirebon. Pihaknya langsung mengecek dan melakukan rapat tertutup dengan Komisaris, dan lainnya.
Hasil dari rapat itu, disepakati akan melakukan audit internal. Namun, undangan audit internal kepada Wika tidak berjalan lancar. Justru Wika yang saat itu diundang untuk Audit tidak datang.
"Saat kita undang untuk audit, Wika tutup rekening dan tidak mau memberikan data ke tim audit. Jadi tim audit melalui data seadanya di kantor. Hasilnya, ada keterangan uang masuk ke rekening pak Wika," ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat demi Kelancaran Program Makan Bergizi Gratis
Frans mencoba untuk melakukan mediasi. Namun upaya itu gagal. Sehingga, Frans dengan berat hati melaporkan Rekan kerjanya itu ke kepolisian, pada 27 Januari 2022.
Di tempat yang sama, Harumningsih SH MH selaku kuasa hukum Frans menyampaikan hal senada. Katanya, tersangka melakukan penggelapan uang tenan sejak 2013 sampai 2020, tepatnya saat terjadi kekisuruhan pengelolaan di Gedung GTC.
"Tersangka memasukan Pendapatan sewa tenan GTC ke rekening pribadi. Uang sewa sebesar Rp 11.475,002.754 yang mana merupakan pendapatan bersih setelah dipotong biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan lainnya. Seharusnya menjadi hak PT Pus Usaha Sarana," terangnya.
Lanjut Harumningsih. Tidak hanya itu, uang sewa pada tahun 2010 sampai 2012 juga digunakan oleh tersangka, untuk melunasi hutangnya, tanpa sepengetahuan dari Frans. Nilainya, sekitar Rp 7,3 miliar. Sehingga jumlah total ada sekitar Rp.18.8 miliar yang diduga digelapkan oleh tersangka.
"Kasus ini sudah berjalan, dan Wika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, dengan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.TAP/11/II/RES.1.11./2025/Ditreskrimum, tanggal 18 Februari 2025," terangnya.
"Bahkan, waktu Wika ada indikasi terbang ke Amerika, dilakukan pencekalan di Imigrasi, tidak lama kemudian dilakukan penahanan awal Juni. Sayangnya, satu minggu kemudian dilakukan penangguhan penahanan," ujarnya.
Baca juga: "Samar" Kolaborasi Apik yang Menghasilkan Pertunjukan Memorable di Gedung Kesenian Jakarta
Akan tetapi, tiga minggu pasca penangguhan itu, tidak ada lagi kepastian hukum dan belum masuk pada P21. Sebab itu, Harumningsih mendesak APH agar kasus tersebut berjalan dengan baik.
"Perjalanan ke P21 mengalami hambatan. Jadi kami meminta kepada APH agar P21 berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Klien kami sudah memberikan kesempatan untuk mengembalikan, tapi tidak ada niat baik. Malahan melakukan hal tidak terduga. Jadi kami harap P21 segera dilakukan," tandasnya. (cep)
