NARASINETWORK.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh iklim investasi nasional untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti daya saing Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi menjadi salah satu contohnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah bagi pelaku usaha menyampaikan kendala investasi. Kelompok kerja ini akan menindaklanjuti masalah tersebut melalui sidang debottlenecking secara berkala.
"Para pelaku bisnis dapat melaporkan hambatan yang dihadapi, dan kami akan membahasnya. Saya akan mengalokasikan waktu khusus untuk memimpin sidang ini," ujar Menkeu saat Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin kemarin (1/12/2025).
Menkeu meyakini pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada 2016–2019 menjadi dasar keyakinannya. Pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan.
"Ke depan, perbaikan iklim bisnis akan dilakukan bertahap, dimulai dari identifikasi masalah di lapangan, kemudian perbaikan peraturan," jelas Menkeu.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga pasar domestik dari produk ilegal impor. Pengetatan pengawasan terhadap barang bekas ilegal bertujuan memberikan ruang bagi industri lokal untuk berkembang.
Kombinasi penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal-moneter, dan perbaikan iklim investasi menjadi prasyarat untuk mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, dan menuju target 8% dalam 4–5 tahun mendatang.
"Pertumbuhan 8% memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin jika dilakukan bertahap. Perbaikan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi adalah kunci," pungkas Menkeu.
