NARASINETWORK.COM - Jakarta, Bulan Ramadhan, bulan suci penuh berkah dan introspeksi, akan kembali menyapa umat Muslim di Indonesia. Namun, menjelang Ramadhan 1446 H, suasana yang mengemuka di ruang publik bukanlah semata-mata kegembiraan spiritual, melainkan juga bayang-bayang permasalahan struktural yang kompleks, tercermin dalam tagar #IndonesiaGelap yang bergaung di media sosial. Tagar ini bukan sekadar menggambarkan pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi, melainkan juga merepresentasikan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional dan, yang lebih luas lagi, krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Pemadaman listrik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Namun, intensitas dan frekuensi kejadian yang semakin meningkat belakangan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang serius dalam perencanaan dan implementasi kebijakan energi. Beberapa faktor krusial yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain: kurangnya investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur kelistrikan, ketergantungan yang tinggi pada sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan, dan potensi maladministrasi yang mengakibatkan inefisiensi dan bahkan korupsi. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat bulan Ramadhan menuntut peningkatan konsumsi energi untuk berbagai aktivitas ibadah dan sosial masyarakat.
Lebih dari sekadar krisis energi, "Indonesia Gelap" mengungkapkan permasalahan mendasar yang terkait dengan prinsip-prinsip good governance. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran negara menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dan korupsi yang merugikan kepentingan umum. Hal ini berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan, sehingga masyarakat harus menanggung beban atas kegagalan sistemik tersebut.
Dalam konteks Ramadhan, fenomena ini menjadi ironi yang mendalam. Bulan suci ini mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan bagi para pemimpin dalam menjalankan amanah dan melayani kepentingan rakyat. Namun, kenyataan "Indonesia Gelap" menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme dan realitas. Kepemimpinan yang efektif dan berintegritas menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang nyata dalam meningkatkan transparansi, menegakkan supremasi hukum, dan memprioritaskan investasi pada energi terbarukan serta efisiensi energi.
Krisis energi juga berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan. Aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan publik terhambat, dan kesejahteraan masyarakat terancam. Hal ini semakin memperparah kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi jangka panjang yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan energi secara berkelanjutan. Hal ini meliputi peningkatan investasi dalam energi terbarukan, pengembangan teknologi energi efisien, dan penguatan regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya energi.
Menyambut Ramadhan 1446 H di tengah bayang-bayang "Indonesia Gelap" menuntut refleksi yang mendalam atas kepemimpinan dan keadilan sosial. Momentum ini seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang komprehensif dalam sektor energi dan tata kelola pemerintahan. Semoga Ramadhan ini menjadi momen untuk melahirkan komitmen yang lebih kuat dalam mewujudkan Indonesia yang terang benderang, baik secara fisik maupun secara moral, dengan energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial yang terwujud.
(*)
