NARASINETWORK.COM - Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Medan menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan rantai pasok pangan yang berpengaruh langsung terhadap kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan daerah, BGN menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor untuk memastikan bahan pangan yang aman, bermutu, dan konsisten tersedia bagi masyarakat dan penyelenggara program.
Badan Gizi Nasional menggelar kegiatan pelatihan di Kabupaten Asahan selama dua hari di Hotel Aryaduta Medan pada 16-17 Oktober 2025. Kegiatan pelatihan yang dilakukan BGN ini menjadi penting dalam mendukung kesuksesan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis
Pelatihan yang digelar BGN ini dihadiri langsung oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat) Tengku Syahdana, Dinas Koperasi dan Umkm Provinsi Sumatera Utara, Mara Ongku Siregar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Marino, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Harry Setiawan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Hijrah Syahputra, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnaen Tarigan.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok tidak dapat berdiri sendiri tanpa sinergi aktor daerah. “Kita melihat bahwa tantangan distribusi di beberapa wilayah, termasuk terkait keterbatasan pemasok resmi, dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan kualitas bahan pangan. Karena itu, kegiatan PPM ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah agar rantai pasok pangan bisa berjalan lebih transparan dan efisien,” ujarnya.
Dalam diskusi, para peserta menyoroti perlunya memastikan bahwa penyedia bahan pangan bekerja melalui jalur yang telah memenuhi standar, termasuk penggunaan Rumah Potong Unggas (RPU) berizin dan mempertahankan sertifikasi halal maupun Nomor Kontrol Veteriner. Pemenuhan standar tersebut dianggap sebagai fondasi penting untuk menjamin keamanan produk yang digunakan dalam layanan pangan masyarakat.
Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa kondisi pasokan di beberapa daerah masih fluktuatif akibat faktor lingkungan dan distribusi regional. Ia menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas UMKM pangan lokal.
“UMKM kita harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi pengolahan, higienitas, maupun legalitas usaha. Dengan begitu mereka dapat menjadi pemasok yang andal dan turut mendukung kelancaran program nasional,” kata perwakilan dinas tersebut.
BGN juga menegaskan perlunya forum koordinasi terpadu antara yayasan, koperasi, dan pemerintah daerah untuk menyamakan kebijakan pengadaan. Forum semacam ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan kebijakan serta memastikan proses pengadaan berjalan akuntabel, terarah, dan mendukung prinsip keberlanjutan program.
Melalui kegiatan PPM di Medan, BGN menegaskan komitmennya bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga kesiapan rantai pasok yang kuat, adil, dan terstandarisasi. Dengan kolaborasi yang semakin solid, BGN meyakini bahwa berbagai tantangan dapat teratasi dan pelayanan pangan bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
