NARASINETWORK.COM -Para aktivis Papua menyampaikan desakan keras kepada Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, agar segera berpihak pada aspirasi rakyat, bukan kepentingan elit di Jakarta.
Mereka menilai, hingga saat ini pemerintah daerah tidak menunjukkan komitmen serius dalam merespons isu-isu mendasar seperti pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan (ekosida), dan pemusnahan budaya (etnosida) yang terus berlangsung di wilayah Papua.
“Kami tahu betul kondisi di lapangan. Isu HAM dan eksploitasi sumber daya alam terjadi secara sistematis di Papua. Pemerintah harus buka mata dan telinga terhadap jeritan rakyat, bukan terus tunduk pada investor dan kekuasaan pusat,” tegas para aktivis dalam pernyataan sikap.
Salah satu isu utama yang mendapat sorotan adalah proyek tambang Blok Wabu di Intan Jaya, yang dikelola oleh PT ANTAM dan berada di bawah induk perusahaan BUMN MIND ID. Aktivis menilai bahwa proyek ini berlangsung tanpa persetujuan masyarakat adat dan justru menyebabkan kerusakan ekologis serta pengusiran besar-besaran.
Victor Yeimo, tokoh pergerakan Papua, menyebut bahwa aksi ribuan rakyat pada 17 Juli 2025 di Nabire merupakan peringatan keras bagi negara. “Rakyat menolak tambang, menolak perampasan tanah, dan menolak genosida terselubung atas nama pembangunan. Blok Wabu bukan sekadar proyek, tapi simbol kolonialisme ekonomi modern," ujarnya.
Baca juga: Pimpinan Partai Bintang Timur Desak Indonesia Hentikan Pendekatan Militer dan Politis di Papua
Menurutnya, proyek ini telah menyebabkan militerisasi di Intan Jaya dan berdampak pada kehidupan ribuan warga. Amnesty International dan Human Rights Monitor mencatat ribuan orang mengungsi, puluhan tewas, sekolah ditutup, layanan kesehatan lumpuh, dan wilayah dijadikan zona operasi militer.
“Blok Wabu akan menjadi jejak baru kehancuran seperti yang terjadi di Freeport Timika. Di balik setiap gram emas, ada darah rakyat Papua,” tambahnya.
Baca juga: Potret DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Karangklesem Banyumas
Yulvin Mote, pimpinan Partai Bintang Timur dan aktivis kemanusiaan Papua, juga menegaskan penolakannya terhadap PT ANTAM di Blok Wabu. Ia mendesak negara untuk tidak lagi menutup mata dan segera membuka ruang dialog internasional, termasuk opsi referendum ulang bagi rakyat Papua.
“Sudah 67 tahun negara gagal menjawab tuntutan orang Papua. Kami tidak butuh pemekaran atau perusahaan tambang. Kami butuh hak menentukan nasib sendiri dan tanah yang aman untuk anak cucu kami,” tegas Yulvin.
Baca juga: Perluas Implementasi MBG, Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Harapan bagi Anak-anak Indonesia
Ia menyatakan bahwa pendekatan keamanan dan proyek strategis nasional tidak akan pernah bisa menggantikan hak dasar rakyat Papua atas tanah dan hidup mereka sendiri.
Aktivis juga menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat—dari gereja, sekolah, hingga komunitas adat—untuk menjadi pusat pendidikan politik dan perlawanan. Mereka menyerukan perlunya menyatukan gerakan rakyat adat dari Sorong sampai Merauke untuk menolak proyek tambang dan pemekaran wilayah (DOB) yang dinilai sebagai kedok penjajahan ekonomi.
Baca juga: PERLUAS Program Makan Bergizi, Sosialisasi MBG Hadir di Desa Somagede Banyumas
Kesimpulan Tuntutan:
-
Hentikan proyek Blok Wabu secara total dan permanen.
-
Tarik seluruh pasukan militer dari Intan Jaya dan wilayah adat lainnya.
-
Bubarkan PT ANTAM dan cabut semua izin tambang yang ada di Papua.
-
Negara harus bertanggung jawab atas semua kekerasan dan pengusiran.
-
Buka ruang dialog internasional atau referendum sebagai jalan damai.
-
Tolak pemekaran DOB yang merusak tatanan budaya dan mempercepat kolonialisme.
-
Wujudkan kemerdekaan sejati bagi orang asli Papua.
