NARASINETWORK.COM - Di tengah semangat transformasi pendidikan di Samarinda, Sekolah Terpadu menjadi pelopor digitalisasi pembelajaran. Antusiasme siswa dalam berinteraksi dengan Papan Interaktif Digital menciptakan suasana baru dalam pendidikan daerah.
Saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengunjungi sekolah yang terdiri dari SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda pada September 2025, sambutan hangat dari siswa dan guru mencerminkan harapan besar terhadap program revitalisasi sekolah.
“Menteri Mu’ti menyaksikan langsung pembelajaran dengan Papan Interaktif Digital, yang membuat kelas lebih hidup,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, saat ditemui di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah: Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Tangerang, (13/11/2025).
Armin menambahkan bahwa program digitalisasi ini sangat positif, terutama bagi daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur digital dan asrama untuk siswa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). "Meski Angka Partisipasi Kasar (APK) kami mencapai 98,75%, tantangan dropout tetap ada karena jarak tempuh yang jauh. Kami berharap bantuan dari pusat dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan menyediakan fasilitas yang memadai," ungkapnya.
Kisah serupa datang dari Maluku. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menjelaskan bagaimana transformasi ini mengubah pendidikan di wilayahnya.
"Digitalisasi menjadi penopang utama pendidikan kami. Dengan program revitalisasi dari pemerintah pusat, kami telah melayani sekitar 100 unit SMA dan SMK. Ini membuat sekolah-sekolah di daerah perbatasan kami kini setara dengan sekolah-sekolah di kota besar. Guru-guru dapat mengajar dengan gembira karena memiliki sarana yang memadai, dan informasi pembelajaran tersebar merata ke seluruh kepulauan. Kami berharap program ini terus berlanjut sehingga lebih dari 400 sekolah di Maluku dapat terlayani secara optimal," tegas Sarlota.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa target revitalisasi dan digitalisasi ditetapkan selesai pada 15 Desember 2025, termasuk pelaksanaan dan pelaporan.
“Namun, kami memahami bahwa beberapa sekolah atau daerah memiliki kondisi khusus, mungkin akses geografis yang sulit atau kendala cuaca ekstrem. Untuk kasus seperti ini, dispensasi akan diberikan setelah melalui proses monitoring dan evaluasi yang ketat. Yang penting, bantuan ini tepat sasaran dan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan mendapat prioritas," imbuh Menteri Mu’ti.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungan penuh untuk program ini melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Komisi X siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan berjalan lancar. Kami akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, melakukan pengawasan agar dana APBN digunakan secara transparan, dan mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangun pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan," pungkas Hetifah.
