NARASINETWORK.COM - BANDUNG
-Berdasarkan unggahan video/reel di akun Instagram resmi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (@dedimulyadi71), Senin (5/12/2025).
Ia menyampaikan instruksi terbuka bagi semua jajaran dibawahnya.
“Saya meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa, untuk membuka dan menyampaikan anggaran belanja kepada masyarakat secara terbuka melalui media sosial," katanya.
Kutipan ini disampaikan Dedi Mulyadi dalam konteks penegasan bahwa anggaran pemerintah adalah uang rakyat, sehingga publik memiliki hak penuh untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai penggunaannya.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anggaran yang hanya beredar di internal birokrasi.
Menurutnya, seluruh belanja pemerintah berasal dari uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui dan menilai langsung penggunaannya.
Tak hanya soal anggaran, Dedi juga mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan capaian kinerja secara bulanan, agar publik dapat melihat secara nyata apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat.
Media Sosial Jadi Alat Kontrol Publik
Berbeda dari mekanisme lama yang cenderung administratif dan tertutup, kebijakan ini secara tegas menjadikan media sosial sebagai saluran resmi penyampaian informasi anggaran dan kinerja.
Dengan langkah ini, pemerintah tidak lagi sekadar melaporkan kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat luas.
Publik kini memiliki ruang untuk:
Mengakses informasi anggaran dengan mudah
Memantau realisasi program pemerintah
Memberikan kritik dan penilaian secara langsung
Instruksi ini dinilai sebagai upaya serius untuk menutup ruang abu-abu dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketika anggaran diumumkan secara terbuka, potensi manipulasi, pemborosan, dan program fiktif dapat ditekan melalui pengawasan publik.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi tantangan bagi aparatur pemerintahan. Kinerja yang lemah, program yang tidak berdampak, serta anggaran yang tidak efektif akan mudah terlihat dan dipertanyakan masyarakat.
Pemerintahan Harus Siap Dinilai
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pemerintahan tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga harus siap dinilai.
Transparansi anggaran menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
**
