NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung secara resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang digelar di Gedung DPRD, pada Jumat (25/7/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan bahwa pembahasan APBD Perubahan dan RPJMD dilakukan secara komprehensif antara legislatif dan eksekutif, dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.
“Rapat paripurna ini menjadi wujud sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan berjalan sesuai visi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Renie.
Dalam rancangan yang disetujui, APBD Perubahan Kabupaten Bandung 2025 mengalami kenaikan sekitar Rp1,4 triliun, dari sebelumnya Rp5,92 triliun menjadi Rp7,3 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan layanan publik, sejalan dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.
Sementara itu, RPJMD 2025–2029 menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.
“Kami berharap dokumen ini menjadi panduan yang realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tambah Renie.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Bupati Bandung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung.
Suasana rapat berlangsung tertib, dan seluruh fraksi DPRD menyatakan dukungannya terhadap rancangan APBD Perubahan serta RPJMD yang telah disepakati bersama.
Persetujuan ini menandai langkah strategis Pemkab Bandung untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
**
