NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kegiatan berlangsung di Gedung Moh Toha, Kabupaten Bandung, pada Selasa (26/8/2025) dan diikuti oleh berbagai unsur pemerintahan daerah, termasuk Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta lembaga pengawasan terkait.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut agenda KPK dalam rangka memperkuat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025–2026, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengendalian fungsi layanan publik.
Seluruh aspek tersebut merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang diterapkan secara berkelanjutan di seluruh daerah.
Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung, Forkopimda, dan berbagai instansi terkait menyatakan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami mendukung penuh langkah KPK dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan profesional. Sinergi ini penting agar sistem pengawasan dan pelayanan publik berjalan semakin baik,” ujar salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bandung usai kegiatan.
Harapannya, hasil dari rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah diharapkan terus meningkat seiring dengan penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas.
**
