NARASINETWORK.COM - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik. Ia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia dikelola secara prudent dan fleksibel.
"Fundamental ekonomi masih kuat dan resilient. Pertumbuhan terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal berada di bawah batas undang-undang," ujarnya dalam Rapat Nasional Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang digelar di Jakarta pada (5/3/2026).
Konflik geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga minyak. Juda menyatakan pemerintah telah menyiapkan skenario untuk menjaga stabilitas fiskal. Indonesia mampu mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga USD 80-90 per barel dengan defisit tetap di bawah 3%.
Kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen. Defisit fiskal dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,92 persen, sesuai aturan Undang-Undang Keuangan Negara.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto masih relatif aman di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain dengan peringkat kredit setara. Data Bank Dunia per April 2025 mencatat rasio utang pemerintah pada 2025 sebesar 39,6 persen terhadap PDB, dengan proyeksi mencapai 40,8 persen pada 2026 dan 41,4 persen pada 2027.
Kondisi fundamental menjadi modal bagi Indonesia untuk mencapai target negara maju pada 2045. Pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$5.000; data IMF World Economic Outlook Oktober 2025 memperkirakan angka tersebut mencapai sekitar US$5.074 pada 2025. Standar negara maju berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.
Indonesia memiliki momentum bonus demografi hingga sekitar 2035–2040. "Kalau periode ini dilewatkan, berisiko menjadi negara tua sebelum kaya," kata Juda. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen, untuk menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
Pemerintah merancang APBN 2026 yang diarahkan pada penguatan pembangunan jangka panjang. Kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2025 menetapkan total belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dengan penerimaan sekitar Rp3.153,6 triliun, sehingga defisit dijaga sekitar 2,68 persen dari PDB. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693,0 triliun.
Juda optimis ekonomi triwulan I-2026 dapat tumbuh melampaui capaian akhir tahun lalu, didorong oleh momentum Ramadan dan pemberian Tunjangan Hari Raya, dengan baseline pertumbuhan pada angka 5,5%.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 menunjukkan peningkatan, mencapai 75,90 poin atau meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita.
