NARASINETWORK.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus mempererat sinergi dalam merencanakan dan membiayai program-program strategis pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program-program prioritas yang didukung oleh berbagai sumber pendanaan.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menjelaskan bahwa saat ini terdapat tujuh program yang didanai melalui hibah dari lembaga donor Prospera. Program-program tersebut meliputi penguatan manajemen kinerja sektor publik, Regulatory Impact Analysis (RIA), pengembangan sistem informasi konflik kepentingan, serta peningkatan kualitas kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
"Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas Kementerian PANRB, baik yang didukung oleh hibah maupun pinjaman dari luar negeri," ujar Wamen Purwadi saat bertemu dengan Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (3/7/2025).
Wamen Purwadi menambahkan bahwa telah dilakukan kajian bersama antara berbagai elemen pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan. Hasil kajian ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan Grand Design Pelayanan Publik. "Sebagian besar program saat ini berada dalam tahap pengkajian dan penyusunan laporan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang solid antar unit kerja dalam mendukung agenda reformasi birokrasi," jelasnya.
Selain itu, Kementerian PANRB juga berencana untuk melaksanakan dua program kerja sama strategis dengan pemerintah Korea Selatan. Program-program tersebut mencakup pendirian Digital Government Cooperation Center bersama Kemendagri Korea (2026–2028), serta program bersama KOICA untuk memperkuat kebijakan transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) (2027–2028).
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai skema pembiayaan untuk tiga agenda utama, yaitu penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas), dan integrasi sistem informasi untuk mendukung evaluasi kinerja pelayanan publik.
"Keberlanjutan program adalah kunci utama. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pendanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar kementerian, agar reformasi birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Wamen Purwadi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga keberlanjutannya terjamin melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang sinergis. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dan Bappenas, diharapkan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
