NARASINETWORK.COM - KAB. BANDUNG
-Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 hingga Oktober 2025 mencapai Rp1,6 triliun, dari yang ditargetkan Rp2,2 triliun.
"Artinya, kita masih kekurangan sekitar Rp600 miliaran lagi," ungkap Bupati Bandung saat Sosialisasi dan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB - BBNKB, di Kawasan Stadion Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin, Sabtu (25/10/2025).
Karena itu bupati berharap Sosialisasi dan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar Badan Pendapatan Daera (Bapenda) Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Bandung ini bisa menjadi langkah strategis untuk dapat mengoptimalkan pemasukan PAD dari sektor pajak, khususnya dari Opsen PKB-BBNKB.
"Dalam setahun potensi pajak dari PKB dan BBNKB ini bisa mencapai Rp300 miliar. Kalau ini tercapai kita akan gunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan jalan," kata Bupati Kang DS.
Langkah strategis lainnya yaitu dengan mendekatkan pelayanan pajak ke masyarakat dengan upaya jemput bola. Kang DS menyatakan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB - BBNKB ini akan berkeliling ke setiap kecamatan setiap minggunya.
"Saya mohon kerjasamanya dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa membayar pajak tepat waktu, demi kelancaran permbangunan di Kabupaten Bandung," ucap Kang DS.
Penerimaan Opsen PKB-BBNKB ini merupakan implementasi dari UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk reformasi fiskal yang memberi ruang bagi daerah untuk memperkuat kemandirian pendapatan, sekaligus menegaskan prinsip desentralisasi fiskal yang adil.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusumah Hermawan menjelaskan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pehamaman masyarakat mengenai informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai manfaat ketentuan Opsen PKB dan BBNKB.
"Juga untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari Opsen PKB-BBNKB," jelas Erwan.
**
