NARASINETWORK.COM - Jakarta, Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap 3 Mei menjadi momentum krusial untuk refleksi dan aksi nyata dalam memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan media yang independen dan bertanggung jawab sebagai pilar demokrasi yang kokoh. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dengan kemajemukan yang tinggi, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keberlanjutan media di tengah arus perubahan yang dinamis.
Salah satu tantangan paling signifikan adalah transformasi digital yang begitu pesat. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi lanskap media. Di satu sisi, digitalisasi media memberikan akses informasi yang lebih luas dan demokratisasi media, memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai problematika. Penyebaran informasi hoaks dan disinformasi yang begitu cepat, persaingan yang tidak sehat antar media, dan maraknya platform digital yang minim regulasi menjadi ancaman serius. Persaingan untuk menarik perhatian publik juga semakin ketat, memaksa media untuk berinovasi dalam model bisnisnya dan beradaptasi dengan cepat, seringkali dengan konsekuensi yang mengorbankan kualitas jurnalistik demi meraih profitabilitas.
Tekanan politik juga merupakan hambatan besar bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Intervensi pemerintah, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Bentuk tekanan tersebut dapat berupa pembatasan akses informasi, intimidasi, hingga kriminalisasi jurnalis yang dianggap kritis terhadap kebijakan pemerintah atau kekuatan yang berkuasa. Kejadian-kejadian seperti ini, meskipun tidak selalu terdokumentasi secara terbuka, menjadi indikator serius atas melemahnya jaminan kebebasan pers dan menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih kuat dan efektif, baik secara hukum maupun kelembagaan.
Perlindungan karya jurnalistik juga merupakan isu kritis yang membutuhkan perhatian mendesak. Kelemahan hukum hak cipta dan penegakannya yang kurang optimal membuat karya jurnalistik rentan terhadap plagiarisme dan pemanfaatan ilegal. Hal ini merugikan jurnalis dan media secara finansial dan moral, serta mengancam keberlanjutan industri media secara keseluruhan. Penguatan perlindungan hukum bagi karya jurnalistik dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menghargai karya intelektual menjadi sangat diperlukan.
Kesejahteraan pekerja pers juga merupakan faktor penting yang tak boleh diabaikan. Banyak jurnalis bekerja dengan gaji yang rendah dan minim jaminan sosial, sebuah kondisi yang tidak hanya berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi mereka, tetapi juga dapat memengaruhi independensi dan kualitas kerja jurnalistik. Media yang bertanggung jawab perlu memastikan kesejahteraan pegawainya, dan pemerintah perlu merumuskan regulasi dan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja pers.
Lebih jauh, ancaman dari konglomerasi dan oligarki juga mengancam independensi media. Pengaruh ekonomi yang kuat dapat membatasi keragaman suara dan perspektif dalam pemberitaan. Media yang terlalu bergantung pada kepentingan bisnis tertentu cenderung akan menghindari kritik terhadap pihak tersebut, sehingga mengurangi fungsi kontrol sosial yang merupakan peran penting pers dalam demokrasi. Regulasi yang mencegah monopoli dan oligopoli di industri media, serta peningkatan transparansi dalam kepemilikan media, menjadi sangat krusial.
Tidak kalah pentingnya adalah perubahan perilaku konsumen informasi di era digital. Akses informasi yang begitu mudah di era media sosial justru menyebabkan perlunya kemampuan menyaring dan memverifikasi informasi semakin penting. Literasi media yang memadai bagi publik menjadi kunci untuk menghindari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Media juga harus meningkatkan kualitas jurnalistiknya agar tetap relevan dan dapat dipercaya di tengah banjir informasi yang tak terbendung.
Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers, melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan jurnalis yang efektif, dan transparansi informasi publik. Sektor bisnis perlu menghormati kemerdekaan pers dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mengancam independensi media. Masyarakat sipil juga memiliki peran vital melalui advokasi, pendidikan literasi media, dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan kemerdekaan pers.
Hari Kebebasan Pers Sedunia harus menjadi pengingat kuat akan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Kemerdekaan pers bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab, yang harus dijaga dan dipertahankan demi tegaknya demokrasi, penegakan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hanya melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat memastikan media tetap independen, berkelanjutan, dan mampu menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang kuat dan kokoh.
(*)
